Dilihat 117 kali

Mantan Menteri Agama Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjalani pemeriksaan selama hampir 8,5 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan ini berlangsung pada Selasa (16/12/2025), dan Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 11.41 WIB serta keluar pada pukul 20.13 WIB.

Saat meninggalkan kantor KPK, Yaqut mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan informasi lebih lanjut tentang hasil pemeriksaan tersebut. Ia meminta para wartawan untuk bertanya langsung kepada penyidik KPK.

“Tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya, tanyakan ke penyidik ya. Nanti tolong ditanyakan,” ujar Yaqut saat berada di luar gedung KPK.

Yaqut juga menutup rapat informasi saat ditanya mengenai temuan KPK di Arab Saudi yang berkaitan dengan kasus kuota haji 2024. Ia kembali menegaskan agar para wartawan menanyakan hasil pemeriksaan kepada KPK.

“Kawan-kawan yang saya hormati, tolong ditanyakan ke penyidik, saya mohon izin lewat ya,” ucapnya.

Meskipun demikian, Yaqut memastikan bahwa statusnya masih sebagai saksi dalam kasus kuota haji. Ia menyatakan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

Bersama pengacara dan juru bicaranya, Yaqut segera meninggalkan Gedung Merah Putih menggunakan mobil merek Toyota Fortuner hitam.

Penyelidikan KPK atas Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama. Perkara ini terjadi pada masa jabatan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam kasus ini, KPK menduga adanya penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus harus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler sebesar 92 persen.

Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu seharusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan oleh Kementerian Agama.

“Akan tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.

Ia menambahkan bahwa pembagian kuota tersebut berbeda dari aturan yang ada. “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.

Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Kuota Haji

Pembagian kuota haji yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan dugaan pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan kuota haji tidak dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan kuota haji yang sangat penting bagi jemaah umrah dan haji. Pembagian kuota yang tidak proporsional dapat memengaruhi kesempatan jemaah untuk melakukan ibadah haji sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Selain itu, KPK juga sedang memperkuat investigasi terhadap dugaan adanya praktik korupsi dalam pengaturan kuota haji. Hal ini mencakup dugaan manipulasi data, pemalsuan dokumen, dan potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang.

Tindak Lanjut dari KPK

Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK akan terus memeriksa saksi-saksi terkait dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Proses ini akan berlanjut hingga ditemukan fakta-fakta yang jelas dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penuntutan lebih lanjut.

Selain itu, KPK juga akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan kuota haji.

Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi perhatian KPK, tetapi juga menjadi isu penting bagi masyarakat luas yang ingin melihat keadilan dalam sistem haji di Indonesia.