Pengusaha Tekstil Kesulitan Akses Pembiayaan, Tantangan yang Dihadapi
Saluran pelaporan baru pemerintah, Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), telah menerima berbagai pengaduan dari pengusaha yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Salah satu pelapor adalah PT Mayer Indah Indonesia, sebuah perusahaan bordir dan produsen kebaya yang telah berdiri sejak tahun 1973. Perusahaan ini menyampaikan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh dana dari bank milik negara (Himbara).
General Manager (GM) Mayer Indah Indonesia, Melisa Suria, menjelaskan bahwa perusahaan mengalami penurunan omzet lebih dari 50% selama masa pandemi. Kondisi ini semakin memburuk karena maraknya impor pakaian bekas yang masuk ke pasar.
“Konveksi-konveksi yang menjadi langganan kami semua melakukan PHK terhadap karyawan mereka. Akibatnya, kami tidak bisa menjual produk karena harga tidak kompetitif,” ujarnya saat bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Mayer Indah Indonesia merupakan salah satu dari 10 pengadu yang melaporkan masalahnya melalui saluran P2SP. Meskipun pemerintah telah memberikan likuiditas sebesar Rp276 triliun, bank BUMN masih enggan memberikan pembiayaan akibat kondisi industri tekstil yang dinilai kritis.
Melisa menyebutkan bahwa bahkan bank rekanan yang sudah bekerja sama selama lebih dari 15 tahun menolak permohonan pembiayaan. Menurutnya, bank tersebut memiliki kebijakan internal yang menyatakan bahwa industri tekstil tidak layak untuk dibiayai.
Perusahaan ini juga telah membawa kontrak penjualan untuk meminta kredit modal kerja (KMK). Sayangnya, proses pengajuan kredit tetap sulit. Bahkan, untuk mengajukan kredit di bawah Rp5 miliar saja, perusahaan mengalami hambatan.
Purbaya menawarkan solusi dengan mengajak Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan pembiayaan kepada PT Mayer Indah Indonesia. Namun, syaratnya adalah potensi ekspor perusahaan harus meningkat. Plt. Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan pembiayaan tanpa memenuhi standar audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Terobosan Satgas
Purbaya mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kredit kepada Himbara. Namun, ia menjanjikan adanya KUR khusus untuk industri padat karya agar sektor tekstil dapat lebih mudah mendapatkan pembiayaan.
Syarat utamanya adalah perusahaan harus menyelesaikan tunggakan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi akan diberikan KUR khusus setelah [denda tunggakan] BPJS-nya diselesaikan,” jelas Purbaya.
Selain itu, denda tunggakan juga berpeluang dihapus jika pengajuan dilakukan sesuai mekanisme perundang-undangan. Penghapusan denda ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain itu, Kementerian ESDM akan menindaklanjuti permohonan perusahaan untuk mengurangi deposit gas tiga bulan menjadi dua bulan. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban working capital perusahaan.
Tantangan yang Menghadang
Masalah akses pembiayaan dari perbankan menjadi tantangan besar bagi pengusaha tekstil. Meskipun pemerintah telah mencoba memberikan dukungan, beberapa kendala masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah lebih konkret untuk memastikan keberlanjutan industri tekstil di Indonesia.
Beberapa upaya seperti KUR khusus dan penghapusan denda tunggakan merupakan langkah awal yang positif. Namun, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pengusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan stabil.

Leave a Reply