Capaian Pemerintah Jawa Tengah dalam Pembangunan Perumahan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencatatkan capaian signifikan dalam intervensi perumahan selama tahun 2025. Dalam laporan yang disampaikan, total unit rumah yang berhasil dibangun atau diperbaiki mencapai 274.514 unit. Capaian ini berasal dari berbagai skema pendanaan yang digunakan.

Skema Pendanaan Intervensi Perumahan

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi melakukan intervensi perumahan melalui beberapa sumber pendanaan. Beberapa di antaranya adalah:

  • APBN
  • APBD Provinsi
  • APBD kabupaten/kota
  • Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah
  • Corporate Social Responsibility (CSR)
  • Partisipasi masyarakat
  • Sumber pendanaan lainnya

Boedyo menegaskan bahwa capaian tersebut melampaui ekspektasi pada sejumlah pos pendanaan, baik yang berasal dari program peningkatan kualitas hunian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maupun pembangunan baru.

Capaian APBN Lampaui Target

Dari sisi APBN, target awal sebanyak 7.534 unit justru terealisasi hingga 14.454 unit. Capaian ini berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dukungan kementerian dan lembaga, serta dana desa.

“Angka ini menjadi bukti ketika kebijakan berjalan searah, dampaknya bisa berlipat ganda. Ini menunjukkan efektivitas sinergi pusat dan daerah yang berjalan seiringan,” ujar Boedyo.

Selain itu, dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit terealisasi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

Fokus APBD Provinsi pada Kualitas Hunian

Boedyo menyampaikan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya berorientasi pada kepemilikan rumah baru, melainkan lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Dari total realisasi APBD Provinsi tersebut, sebanyak 340 unit berupa pembangunan rumah baru, sementara 17.170 unit lainnya difokuskan pada renovasi dan peningkatan kelayakan rumah.

“Pendekatan ini mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang telah memiliki rumah namun belum layak untuk dihuni,” katanya.

Kontribusi Kabupaten/Kota, CSR, dan Baznas

Komitemen serupa juga ditunjukkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah melalui dukungan APBD masing-masing daerah. Dari target awal 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit atau hampir dua kali lipat dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, dukungan dari CSR dan Baznas juga melampaui target. Dari target awal 2.070 unit, capaian meningkat menjadi 4.012 unit. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dunia usaha dan lembaga sosial dalam mendukung agenda perumahan rakyat.

Peran Besar Partisipasi Masyarakat

Namun demikian, capaian paling menonjol justru berasal dari partisipasi masyarakat. Tercatat, kontribusi warga mencapai 219.524 unit, ditambah dengan validasi serta pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit.

“Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan top down, melainkan memantik gotong royong dan kesadaran kolektif warga untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri dengan dukungan negara,” katanya.

Sisa Backlog Masih Jadi Tantangan

Meski mencatat capaian signifikan, Boedyo mengakui bahwa tantangan pembangunan perumahan di Jawa Tengah masih besar. Hingga akhir tahun 2025, sisa backlog perumahan di provinsi ini masih mencapai 1.058.454 unit.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan hunian layak merupakan pekerjaan jangka panjang dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

“Melihat capaian di tahun 2025, kami sangat optimistis untuk program hunian layak bagi masyarakat akan terus meningkat dari tahun ke tahun di masa mendatang,” kata Boedyo.