Penurunan Dana Bagi Hasil 2026 di Bengkulu
Kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu sedang menghadapi tantangan besar akibat penurunan signifikan dana bagi hasil (DBH) untuk tahun 2026. Dana yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 120,46 miliar pada tahun 2025 kini dipangkas hingga mencapai Rp 32,40 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 75 persen dari anggaran sebelumnya.
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang berasal dari pendapatan APBN. Tujuan utama DBH adalah untuk memperkuat keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan pajak yang dimiliki daerah tersebut. Jenis-jenis DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.
Perbandingan DBH Tahun 2025 dan 2026
Berikut adalah rincian penganggaran DBH untuk berbagai daerah di Provinsi Bengkulu:
- Provinsi Bengkulu
- DBH 2025: Rp 120,46 M
-
DBH 2026: Rp 32,402,844
-
Kabupaten Bengkulu Selatan
- DBH 2025: Rp 101,34 M
-
DBH 2026: Rp 24,105,939
-
Kabupaten Bengkulu Utara
- DBH 2025: Rp 139,22 M
-
DBH 2026: Rp 33,456,897
-
Kabupaten Rejang Lebong
- DBH 2025: Rp 29,98 M
-
DBH 2026: Rp 7,468,803
-
Kota Bengkulu
- DBH 2025: Rp 39,38 M
-
DBH 2026: Rp 12,295,392
-
Kabupaten Kaur
- DBH 2025: Rp 89,18 M
-
DBH 2026: Rp 22,019,497
-
Kabupaten Seluma
- DBH 2025: Rp 108,72 M
-
DBH 2026: Rp 25,254,841
-
Kabupaten Mukomuko
- DBH 2025: Rp 43,88 M
-
DBH 2026: Rp 12,373,530
-
Kabupaten Lebong
- DBH 2025: Rp 71,14 M
-
DBH 2026: Rp 17,758,141
-
Kabupaten Kepahiang
- DBH 2025: Rp 18,96 M
-
DBH 2026: Rp 4,260,299
-
Kabupaten Bengkulu Tengah
- DBH 2025: Rp 59,79 M
- DBH 2026: Rp 12,464,708
Total DBH untuk seluruh provinsi, kota, dan kabupaten di Bengkulu pada tahun 2026 hanya sebesar Rp 203,860,891, jauh lebih rendah dibandingkan total DBH tahun 2025 yang mencapai Rp 822,05 miliar.
Jenis-Jenis Dana Bagi Hasil
DBH terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu:
- DBH Pajak
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Pajak Penghasilan
-
Cukai Hasil Tembakau
-
DBH Sumber Daya Alam
- Kehutanan
- Mineral dan Batu Bara
- Minyak Bumi dan Gas Bumi
- Pengusahaan Panas Bumi
- Perikanan
Penurunan drastis dalam anggaran DBH ini akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Daerah yang sebelumnya bergantung pada DBH sebagai sumber pendapatan utama kini harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan operasional dan program pembangunan.

Leave a Reply