
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka rapat paripurna ke-7 masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 pada Selasa (4/11). Rapat ini dihadiri oleh 279 dari 580 anggota DPR. Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan beberapa poin penting terkait peran dan tanggung jawab para anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta anggaran.
Puan menegaskan bahwa pegawai pemerintah harus memiliki tekad kuat untuk memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik. Ia menyoroti pentingnya menghilangkan pola pikir lama yang masih melekat pada sebagian aparatur. Menurutnya, pola pikir seperti “kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?” tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya.
“Kita harus melakukan perombakan cara berpikir dan cara bekerja bahwa tugas negara bukanlah memperumit urusan rakyat, melainkan mempermudahnya,” tegas Puan.

Dalam setiap kebijakan dan tindakan, lanjut Puan, orientasi aparatur pemerintah harus jelas menghadirkan negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan. Ia menekankan bahwa negara harus menjadi tempat yang menolong, bukan menunda, serta mendengar, bukan mengabaikan.
Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk memastikan seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran benar-benar dijalankan untuk memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat. Ia berharap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat.

Suara Rakyat Bukan Sekadar Aspirasi
Ketua DPP PDIP ini menegaskan, suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi juga amanah yang harus diperjuangkan. Ia menyampaikan bahwa selama masa reses, ketika para anggota DPR turun langsung dan bertemu dengan konstituen, mereka dapat merasakan dengan jelas bagaimana besarnya harapan rakyat terhadap negara. Harapan agar kehidupan mereka menjadi semakin sejahtera, adil, dan mudah dalam setiap urusan.
“Suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi amanah yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Puan.
Puan menambahkan bahwa kebijakan negara yang ideal bukan hanya dirancang di ruang rapat, tetapi juga lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan negara harus menjadi cerminan suara rakyat yang diperjuangkan melalui proses politik yang bermartabat.
“Inilah tanggung jawab konstitusional kita sebagai wakil rakyat,” tambah dia.

DPR Harus Pastikan Undang-undang Beri Keadilan Sosial
Melalui fungsi legislasi, lanjut Puan, DPR harus memastikan undang-undang yang dihasilkan memberi ruang bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Ia menekankan bahwa melalui fungsi anggaran, DPR harus kawal agar uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat. Dan melalui fungsi pengawasan, DPR pastikan tidak ada penyimpangan yang mengorbankan kepentingan rakyat.
“Kebijakan negara yang kita hasilkan bersama Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Puan.
Puan menegaskan bahwa setiap keputusan dan regulasi yang DPR hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata. Akan tetapi, kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat.

Leave a Reply