Dilihat 115 kali

Kunjungan Kerja DPR RI dan Kementerian Keuangan ke Sulawesi Tengah

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI ke Sulawesi Tengah memiliki makna penting. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi kinerja berbagai lembaga pemerintah di wilayah tersebut, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Sultenggomalaut dan Direktorat Bea-Cukai Sulawesi bagian Utara.

Pimpinan delegasi kunjungan kerja ini, Muhidin Mohamad Said, Wakil Ketua Banggar DPR RI, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh instansi terkait menjalankan tugasnya secara optimal. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Rabu (5/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Tengah, serta para pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sultenggomalaut dan Direktorat Bea-Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Utara beserta jajarannya.

Kinerja APBN Regional Sulawesi Tengah

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi, memberikan laporan mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Tengah per 30 September 2025. Berdasarkan data yang disampaikan, pendapatan negara mencapai Rp5,76 triliun atau 76,52 persen dari target tahun 2025. Namun, pencapaian ini mengalami kontraksi sebesar 30,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja negara sampai dengan tanggal tersebut mencapai Rp16,90 triliun atau 66,36 persen dari pagu (target). Seperti halnya pendapatan, belanja negara juga mengalami kontraksi sebesar 11,35 persen yoy.

Realisasi Penerimaan Pajak di Sulawesi Tengah

Kepala Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sultenggomalaut, Eureka Putra, menyampaikan realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Tengah hingga 31 Oktober 2025 sebesar 2,94 Triliun. Capaian ini setara dengan 60,12 persen dari target penerimaan, dengan pertumbuhan sebesar -7,41 persen (yoy).

Dari sisi sektoral, kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 39,25 persen dengan pertumbuhan 2,33 persen (yoy).

Kinerja Bea Cukai di Sulawesi Tengah

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara, Erwin Situmorang, melaporkan realisasi penerimaan bea cukai hingga September 2025 sebesar Rp.1.916 miliar atau 93,92 persen dari target. Bea keluar mencapai Rp 316 miliar atau sekitar 549,50 persen dari target, sedangkan bea masuk sebesar Rp 1.600 miliar atau 83,40 persen dari target.

Harapan dan Tantangan

Mengetahui realisasi penerimaan pajak di wilayah Sulawesi Tengah baru mencapai 60,12 persen, Muhidin Mohamad Said mengimbau jajaran DJP wilayah Sulawesi Tengah untuk bekerja keras, mengingat waktu hanya tinggal dua bulan dari penghujung tahun 2025.

Legislator Golkar ini menduga bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kendala administrasi atau penurunan harga komoditas andalan. Selain itu, tingginya restitusi pajak di awal tahun juga diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Sulawesi Tengah.

Namun, untuk target penerimaan bea cukai, sampai dengan September 2025, sudah mencapai sebesar Rp.1.916 miliar atau 93,92 persen dari target, sehingga kemungkinan besar akan tercapai target hingga akhir tahun.

“Kami optimis bea-cukai bisa mencapai target yang sudah ditetapkan,” pungkas Muhidin M Said.