Dilihat 329 kali

RAPBD 2026 Jawa Barat: Rencana 350 Kegiatan dan 1.350 Subkegiatan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Barat tahun 2026, akan ada sebanyak 350 kegiatan dan 1.350 subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Iswara menyampaikan hal ini di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu (5/11/2025) malam. Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut akan dibahas oleh fraksi, komisi, dan akhirnya dibahas di Badan Anggaran DPRD Jabar setelah nota keuangan disampaikan.

Total RAPBD Jabar 2026 Mencapai Rp29,1 Triliun

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam rapat paripurna DPRD, total volume APBD Jawa Barat tahun 2026 direncanakan mencapai Rp29,1 triliun.

Rincian angka tersebut adalah sebagai berikut:
* Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp28,78 triliun.
* Belanja daerah direncanakan mencapai Rp28,49 triliun.
* Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp380,82 miliar.
* Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp666,81 miliar.

Iswara menekankan bahwa angka-angka ini masih bisa berubah, meskipun pembahasan di DPRD sudah cukup mendalam dan mengakomodasi berbagai program sesuai dengan RPJMD dan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi.

Pendapatan Daerah Diprediksi Turun Akibat Tertundanya Transfer Pusat

Iswara menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh tertundanya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,45 triliun.

Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa program-program prioritas daerah harus tetap berjalan. Upaya yang ditempuh adalah dengan mengefisiensikan belanja penunjang kegiatan, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, alat tulis kantor, serta kunjungan kerja ke luar provinsi.

Efisiensi juga dilakukan terhadap kebutuhan staf pendamping dan pegawai. Namun, target-target pembangunan seperti indeks pendidikan, indeks kesehatan, daya beli masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi, hingga kondisi kemantapan jalan tetap tidak dikurangi.

Fokus pada Kinerja Pembangunan dan Mandatory Spending

Lebih lanjut, Iswara menekankan bahwa DPRD Jawa Barat akan menjaga agar belanja daerah tetap berpihak pada kepentingan publik. Termasuk di dalamnya adalah alokasi belanja mandatory spending, hibah, serta kegiatan sosialisasi melalui media massa yang tetap dipertahankan.

Iswara menegaskan bahwa program yang sudah dirancang harus tetap berjalan agar kinerja pembangunan daerah tidak terganggu. Ia memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menyampaikan nota keuangan RAPBD 2026 kepada DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu malam.