Dilihat 288 kali

Pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/11). Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memperkuat supremasi hukum dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh tegaknya hukum yang adil. Ia menyatakan bahwa meskipun hukum dapat dibuat dengan baik dan lengkap, jika penegakannya tidak baik dan tidak adil, maka tidak akan ada kepastian hukum. “Keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law,” ujarnya di hadapan para anggota komisi.

Prabowo menekankan bahwa reformasi Polri merupakan bagian krusial dari pembangunan bangsa. Ia meminta komisi untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap kinerja Polri, baik dari sisi kelembagaan, etika, maupun penegakan hukum, serta melaporkannya secara berkala setiap tiga bulan. “Saya berharap komisi ini mempelajari dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan,” lanjutnya.

Aspirasi Publik Jadi Agenda Negara

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai bahwa pembentukan komisi ini merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan Prabowo yang responsif terhadap aspirasi rakyat. Menurutnya, komisi ini adalah salah satu aspirasi publik yang kuat, bahkan sempat menjadi tuntutan utama dalam demonstrasi bulan Agustus lalu.

“Dengan dibentuknya komisi ini, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa aspirasi publik tidak berhenti di jalanan, tetapi diubah menjadi mandat kenegaraan yang konkret,” ujarnya. Iwan menilai komisi ini memiliki peran penting untuk melakukan evaluasi objektif dan menyeluruh terhadap institusi Polri agar kembali menjadi penegak hukum yang profesional dan dipercaya rakyat.

Ia menilai langkah Prabowo ini tidak bersifat reaktif, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk membangun supremasi hukum sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. “Prabowo menegaskan bahwa hukum adalah pilar dari pembangunan nasional. Ini bukan reformasi kosmetik, melainkan upaya serius membangun rule of law yang adil,” ujarnya.

Anggota Komisi yang Berpengalaman

Iwan mengapresiasi susunan anggota komisi yang terdiri dari tokoh-tokoh senior lintas latar belakang, mulai dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menteri Koordinator, hingga jenderal purnawirawan dan pakar hukum. Menurutnya, mereka adalah figur berintegritas dan berpengalaman. Ia menambahkan bahwa Presiden bahkan menyebut sebagian dari mereka sudah pantas beristirahat, tetapi masih dipanggil untuk mengabdi demi negara. Itu menunjukkan kesungguhan moral dari proses ini.

Lebih jauh, Iwan menilai pelibatan langsung Kapolri aktif dan para mantan pejabat kepolisian menunjukkan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, bukan saling menyalahkan. “Kalau dijalankan dengan konsisten, komisi ini bisa menjadi tonggak pembaruan moral dan kelembagaan Polri. Presiden Prabowo sedang membangun sistem, bukan sekadar mengganti figur,” tegasnya.

Harapan Publik untuk Reformasi yang Berkelanjutan

Dengan pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini, Iwan mengatakan publik menaruh harapan besar bahwa agenda reformasi hukum dan penegakan keadilan akan benar-benar dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah Prabowo mengubah aspirasi publik menjadi mandat kenegaraan dinilai sebagai babak baru dalam memperkuat kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara.