Kasus Perselingkuhan Anggota DPRD dan Polwan di Kota Blitar
Proses hukum terhadap kasus perselingkuhan antara GP, seorang anggota DPRD Kota Blitar, dengan NW, seorang polwan dari Polres Batu, terus berjalan. Kedua pihak kini telah ditetapkan sebagai tersangka, meskipun tidak bersamaan.
NW, yang merupakan polwan dari Polres Blitar Kota, sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (23/10/2025). Sementara itu, GP, anggota DPRD Kota Blitar, baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Batu. Status tersangka ini diketahui oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Blitar, yang akan memproses kasus ini sesuai aturan internal.
Penetapan Tersangka dan Alasan Tidak Ditahan
Menurut Kasi Humas Polres Batu, Iptu M Huda, penetapan status tersangka terhadap GP dilakukan setelah menjalani dua kali pemeriksaan. “Iya sudah (ditetapkan tersangka, red) pada Sabtu lalu,” kata Iptu M Huda kepada Tribun Jatim Network, Selasa (11/11/2025).
Penetapan status tersangka ini bukan tanpa alasan. Hal ini didasarkan atas hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan polisi. Sebelumnya, suami NW melaporkan istrinya karena curiga bahwa ia berada di luar rumah bersama seseorang. Setelah mengikuti NW hingga ke Kota Batu, suami tersebut menemukan NW sedang berada di sebuah hotel bintang empat di Ngaglik Kecamatan Batu.
Penggerebekan dilakukan pada Sabtu (18/10/2025) dini hari. Saat diamankan, NW ditemukan sendirian di dalam kamar hotel. Polisi mengamankannya beserta beberapa barang bukti seperti baju, pakaian dalam wanita, dan handphone.
Meski keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka, mereka tidak ditahan karena ancaman hukuman yang dibawah lima tahun penjara. “Ya (tidak ditahan, red) karena ancaman hukuman paling lama 9 bulan,” ujar Iptu M Huda.
Proses di DPRD Kota Blitar
Status tersangka yang disandang GP diketahui oleh BK DPRD Kota Blitar. Ketua BK, Aris Dedi Arman, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu surat resmi dari polisi untuk memulai proses selanjutnya. “Kami masih menunggu surat resmi dari polisi. Setelah suratnya turun, kami segera memproses kode etiknya,” katanya.
Setelah menerima surat resmi, BK akan memanggil GP untuk dilakukan konfrontasi terkait kasus dugaan perselingkuhan. Setelah konfrontasi, BK akan menggelar rapat untuk menentukan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Viral di Media Sosial
Perselingkuhan antara GP dan NW menjadi viral di media sosial. Kejadian ini menarik perhatian publik, terutama karena melibatkan anggota DPRD dan polwan. Kasus ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat terkait tindakan yang dilakukan oleh para pejabat publik.
Penutup
Proses hukum dan etika terhadap kasus ini masih berlangsung. Baik pihak kepolisian maupun DPRD Kota Blitar akan menyelesaikan masalah ini secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku. Masyarakat tetap menantikan keputusan akhir dari pihak berwenang.

Leave a Reply