Dilihat 165 kali



Program KPP: Angin Segar bagi Sektor Properti di Jawa Tengah

Jawa Tengah kini menghadapi peluang baru dalam sektor properti dengan diperkenalkannya Skema Pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap sektor usaha properti, baik dari sisi pasokan maupun permintaan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menjadi salah satu bank pelat merah yang mulai memperkenalkan skema pembiayaan tersebut kepada nasabahnya. Kepala Kantor Wilayah Bank BTN Jateng DIY, Fitri Novianty Ratna Kusuma, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan bisnis atau realisasi dari pelaku usaha perumahan.

  • Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Semarang, Fitri menekankan bahwa KPP dirancang untuk membantu pelaku usaha di sektor perumahan agar bisa meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja, serta produktivitas usaha.
  • Kerja sama dengan berbagai stakeholders, termasuk asosiasi pengembang properti, menjadi kunci keberhasilan program ini.

Bank BTN telah menawarkan KPP dengan suku bunga 5,99% untuk sisi supply dan 6% untuk sisi demand. Untuk batas plafon, maksimal hingga Rp5 miliar untuk sisi supply dan Rp500 juta untuk sisi demand.

Erawadi Jokosusilo, Consumer Loan Head Regional VIII Jawa II Bank Mandiri, juga menyatakan keyakinannya bahwa KPP akan menjadi katalis terhadap percepatan pembangunan perumahan baru di Jawa Tengah. Ia mencontohkan, kredit ini diberikan kepada pelaku usaha yang menyalurkan atau menyediakan perumahan, mulai dari developer, penyedia bahan bangunan, hingga kontraktor.

  • Otomatis ini akan merangsang pengembangan proyek-proyek baru.
  • Bank Mandiri telah menyiapkan agen-agen mereka di tiap cabang untuk mulai menawarkan KPP. Namun, hingga saat ini, pihaknya masih dalam tahapan penyesuaian internal untuk mempersiapkan ketentuan terkait penyaluran KPP.

Dari sisi pelaku industri, Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah, Harmawan Mardiyanto, mengaku optimistis geliat sektor properti pada tahun depan akan mencatatkan kinerja positif. Keberadaan KPP memang menjadi salah satu katalis. Namun, Harmawan mengungkapkan bahwa masih ada tantangan yang mesti dihadapi pelaku usaha sektor properti.

  • Batasan harga jual rumah subsidi di angka Rp166 juta menjadi salah satu kendala terbesar.
  • Harmawan menjelaskan bahwa angka tersebut masih memberikan margin keuntungan bagi pengembang. Namun, untuk meningkatkan kualitas bangunan, diperlukan penyesuaian batas harga penjualan setidaknya di angka Rp175 juta per unit.

Harmawan menambahkan bahwa penyesuaian harga jual hunian bersubsidi itu telah mempertimbangkan tingginya harga beli tanah di beberapa kota besar seperti Kota Semarang maupun Kota Surakarta.

  • Makanya, sekarang daerah Demak, Kendal, sebagai daerah hinterland Kota Semarang banyak berkembang. Selain itu, faktor bahan bangunan pun juga ada.



Dengan adanya KPP, diharapkan sektor properti di Jawa Tengah dapat mengalami pertumbuhan yang lebih pesat. Meski masih ada tantangan, para pelaku usaha dan lembaga keuangan tampaknya siap menghadapi dan memanfaatkan peluang ini.