Dilihat 43 kali

Kritik terhadap Tindakan Wali Kota Gorontalo dalam Aksi Demonstrasi

Jaringan Aksi Masyarakat Adat (JAMA) menyampaikan kritik terhadap tindakan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang diduga memimpin aksi demonstrasi di depan Kantor Bank SulutGo, Kota Gorontalo, pada Kamis 11 November 2025. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak pengembalian Dana Penyertaan Modal (DPM) daerah senilai Rp35 miliar yang ditempatkan di PT Bank SulutGo.

Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam aksi ini juga menjadi perhatian serius JAMA. Organisasi ini menilai bahwa seorang kepala daerah seharusnya tidak memimpin demonstrasi, apalagi jika melibatkan ASN di lingkungan pemerintahannya.

Bukan Peran Kepala Daerah

Menurut JAMA, tindakan Wali Kota Gorontalo bertentangan dengan peran dan jabatan seorang kepala daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. Ketua Umum JAMA, Ricky Lumingkewas, menyatakan bahwa wali kota memiliki kewenangan formal untuk memperjuangkan kepentingan daerah melalui mekanisme pemerintahan yang sudah diatur, bukan melalui demonstrasi.

Aksi tersebut dinilai melanggar sumpah jabatan, etika pemerintahan, serta prinsip netralitas ASN. Menurut organisasi ini, pemimpin daerah seharusnya menjaga ketertiban dan stabilitas, bukan menjadi bagian dari aksi yang berpotensi memicu kegaduhan.

Desakan kepada Mendagri

Atas dugaan pelanggaran ini, JAMA meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil langkah tegas. Mereka berencana mengirim surat resmi agar kasus ini diproses sesuai aturan. Jika terbukti melanggar ketentuan hukum dan konstitusi, JAMA mendesak agar jabatan Wali Kota Gorontalo dievaluasi.

“Untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan, kami meminta Mendagri menonaktifkan Wali Kota sementara waktu,” kata Ricky. JAMA juga mengusulkan agar Wakil Wali Kota ditunjuk sebagai pelaksana tugas hingga masalah ini selesai.

Diduga Langgar UU Pemerintahan Daerah

JAMA menilai aksi tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam pasal 65 ayat (1b), kepala daerah memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sementara pasal 67 poin (d) menegaskan kewajiban kepala daerah menjaga etika serta norma dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut JAMA, seluruh mekanisme terkait kepentingan daerah telah diatur melalui sistem formal pemerintahan. Karena itu, aksi turun ke jalan dianggap tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan.

Harapan untuk Kejadian Serupa Tidak Terulang

Ricky Lumingkewas menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kejadian ini menjadi catatan bagi Kementerian Dalam Negeri agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain.