Masalah Honorium dan Operasional SMA Siger yang Tidak Terselesaikan
Sejumlah guru di SMA Siger Bandar Lampung masih belum menerima honorium mereka sejak awal tahun 2025. Masalah ini berlangsung hingga November 2025, menjelang akhir tahun, dan menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam pengelolaan keuangan sekolah tersebut.
SMA Siger tidak sepenuhnya beroperasi di bawah naungan SMP Negeri 38 dan SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Meskipun beberapa guru bekerja di sana, banyak dari mereka merasa tidak puas dengan situasi saat ini. Mereka mengharapkan pembayaran honorium yang jelas, namun hingga kini belum ada tanda-tanda penyelesaian masalah ini.
Plh Kepala Sekolah SMA Siger, yang juga menjabat sebagai kepala SMP Negeri tersebut, terlihat tidak mengalami kesulitan finansial. Mereka menerima gaji sebagai PNS serta tunjangan tambahan sebagai kepala sekolah. Namun, mereka tidak responsif terhadap permintaan wawancara, bahkan beberapa kali menolak untuk memberikan konfirmasi.
Indikasi ketidakterlibatan mereka terlihat dari jejak digital pada Minggu, 16 November 2025. Dari laporan inilampung.com, para guru menyatakan bahwa mereka diajak mengajar tanpa kontrak yang jelas. Mereka dijanjikan akan diberi honor, tetapi jumlahnya tidak jelas.
“Kami hanya diminta untuk mengajar. Diiming-imingi nanti akan dibayar, tapi sampai sekarang belum pernah diberi gaji,” ujar salah satu guru.
Masalah ini bukanlah hal baru. Pada September 2025, temuan menunjukkan bahwa SMA Siger 2 di Jalan Buton Raya, Gunung Sulah, Way Halim, menjual modul kepada siswanya. Harganya 15 ribu rupiah per modul, dan totalnya ada 15 modul. Praktik ini dianggap sebagai tindakan ilegal karena sesuai dengan pernyataan Wali Kota Eva Dwiana, yang menyatakan bahwa pemkot menanggung semua biaya operasional pendidikan.
Namun, praktik ilegal ini terjadi meskipun telah diumumkan oleh “The Killer Policy” yang selama ini dikaitkan dengan pemerintah daerah. Pihak Pemkot Bandar Lampung, khususnya kepala SMP Negeri 44 Bandar Lampung, tidak hadir di lokasi saat inspeksi dilakukan.
DPRD Kota Bandar Lampung juga tidak memberikan respons yang jelas terhadap kasus ini. Ketua DPRD Bernas dari Gerindra dan Ketua Komisi 4 Asroni Paslah dari partai yang sama enggan mengkonfirmasi. Hanya Sidik Efendi dari PKS yang memberikan respons, berjanji akan berkoordinasi dengan Asroni Paslah untuk membahas masalah ini.
Namun, laporan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut. SMA Siger terus beroperasi tanpa sanksi terhadap Plh dan guru-guru yang menjual modul kepada siswa.
Dari pemberitaan yang ada, terungkap bahwa SMA Siger belum memiliki pendanaan yang jelas. Para guru juga mengalami kesulitan karena tidak ada dana operasional sekolah.
“Dana operasional tidak ada, tapi kami diperintahkan untuk tetap menjalankan proses pembelajaran,” ujar salah satu guru.
“Pasrah saja, sabar, dan sabar. Tidak ada solusi yang disampaikan.”
DPRD Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas SMA Swasta Siger. Asroni Paslah sudah mengetahui tentang SMA Siger, bahkan media digital melaporkan dukungan dari Ketua Komisi 4 tersebut terhadap penyelenggaraannya. Selain itu, Bernas selaku Ketua DPRD Kota Bandar Lampung juga mengonfirmasi pada Agustus bahwa pihaknya mendukung kegiatan belajar SMA Siger.
Sayangnya, ketika ditanyakan lebih lanjut kepada anggota perempuan komisi 5 seperti Heti Friskatati dari Golkar dan Mayang Suri Djausal dari Gerindra—mereka diam dalam skandal ini. Begitu juga dengan kader muda Nasdem M. Niki Saputra.

Leave a Reply