Dilihat 76 kali

Pemantapan Konsepsi Raperwali Singkawang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Singkawang di Ruang Rapat Muladi, Selasa, 18 November 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi antara rancangan peraturan tersebut dengan regulasi yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, dibahas dua rancangan peraturan yaitu Raperwali tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Singkawang, serta Raperwali tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Kedua rancangan ini menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Peran Penting dalam Harmonisasi

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, yang mengikuti secara daring. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kota Singkawang, Biro Organisasi, Biro Hukum, serta Tim Pokja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Kalbar. Zuliansyah menegaskan bahwa harmonisasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Harmonisasi kedua rancangan peraturan ini menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kota Singkawang memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah harus mampu menciptakan struktur yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan urusan pemerintahan secara profesional.

Tanggung Jawab Kanwil Kemenkum Kalbar

Kanwil Kemenkum Kalbar berperan memastikan kedua rancangan peraturan tersebut memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan, serta keselarasan dengan kebijakan nasional. Pembahasan substansi dipimpin oleh Pokja 4, dengan Cecilia Veronica Simanjuntak sebagai penyampai tanggapan mulai dari judul hingga ketentuan penutup.

Seluruh masukan disusun untuk memastikan bahwa setiap norma dalam rancangan peraturan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, turut memberikan pernyataannya atas pelaksanaan kegiatan ini.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Singkawang yang telah menunjukkan komitmen dalam penyusunan dua rancangan peraturan penting ini. Harmonisasi yang kita lakukan hari ini bukan hanya memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum, tetapi juga menjamin bahwa aturan tersebut relevan, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan daerah. Kami berharap hasil dari proses ini dapat memperkuat struktur organisasi perangkat daerah serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Kota Singkawang,” ujarnya.

Komitmen untuk Produk Hukum Berkualitas

Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, berdaya guna, dan selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan di Kota Singkawang.