Persetujuan KUA-PPAS APBD 2026 Deli Serdang: Langkah Awal Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deli Serdang resmi menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dengan Wakil Ketua DPRD, Agustiawan Saragih, dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang pada Senin (24/11/2025).
Bupati Deli Serdang menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan bentuk sinergi nyata antara Pemkab dan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat. “Kesepakatan KUA dan PPAS ini menjadi pedoman kunci dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Struktur KUA-PPAS 2026
Rancangan KUA dan PPAS 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, KUA mencakup asumsi dasar, perkiraan pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan daerah. Sedangkan, PPAS berisi arah kebijakan prioritas dan plafon anggaran sementara.
Tema utama APBD 2026 adalah “Penguatan dan Akselerasi Integrasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Empat prioritas pembangunan yang disepakati meliputi:
- Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui pelayanan publik yang sehat, cepat, transparan, dan berkualitas
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berbudaya
- Pembangunan ekonomi yang sehat, berkualitas, dan inklusif
- Pembangunan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan
Proyeksi Anggaran 2026
Dalam proyeksi anggaran tahun 2026, pendapatan daerah diestimasi sebesar Rp4.105.981.486.912 terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1.437.501.758.658 dan pendapatan transfer sebesar Rp2.668.479.728.254. Belanja daerah diperkirakan mencapai Rp4.218.346.486.912, yang mencakup belanja operasional dan modal, belanja tak terduga, belanja transfer, serta pembiayaan daerah.
Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp130.365.000.000, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp18.000.000.000, dan pembiayaan netto sebesar Rp112.365.000.000. Dana ini digunakan untuk menutup defisit belanja, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berjalan ditetapkan nol.
Capaian Program Prioritas
Selama sembilan bulan masa kepemimpinan, beberapa capaian program prioritas telah dicatat. Di antaranya, misi Sehat Pelayanan Publiknya, yaitu 835.424 warga menerima pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Bupati Bekerja Bertemu Rakyat (Berjemur), 15.876 dokumen kartu tanda penduduk (KTP) elektronik diterbitkan melalui program Cepat, Transparan, Mudah (CTM), dan 650 pengaduan masyarakat terselesaikan melalui Call Center 112.
Misi Sehat Masyarakatnya mencakup cakupan jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin sebesar 96,44 persen, 408 warga mendapatkan layanan kesehatan unregistered melalui Program Pelayanan Kesehatan Pasien Unregister dan Lain-Lain (Pas Pula), serta 1.000 siswa SD dan SMP tidak mampu menerima beasiswa Pendidikan Murah dan Berkualitas (Pemula).
Target Tahun 2026
Beberapa target penting yang ingin dicapai pada tahun 2026 antara lain:
- Indeks Reformasi Birokrasi 78,40 poin
- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,30–79,80
- Penurunan stunting menjadi 17 persen
- Pertumbuhan ekonomi 5,48–5,88 persen
- Penurunan kemiskinan 3,40–3,20 persen
- Inflasi: 2,5 ± 1 persen
- Indeks Rasa Aman 83,78 poin
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,67 poin
Pandangan DPRD
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang, Dr Misnan Al Jawi SH MH, menyampaikan bahwa penyusunan KUA–PPAS 2026 berpedoman pada regulasi nasional seperti Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026.
Banggar menegaskan bahwa APBD 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dengan tema “Penguatan dan Akselerasi Integrasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, serta visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Deli Serdang.

Leave a Reply