Dilihat 125 kali



Di wilayah Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Jembatan Muara Lawai yang terletak di Kecamatan Merapi Timur mengalami kerusakan parah akibat aktivitas angkutan batubara. Sejak kejadian tersebut, jembatan ini belum juga diperbaiki, sehingga menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat sekitar.

Untuk menangani masalah ini, Pemerintah Provinsi Sumsel mengambil langkah tegas dengan memanggil pihak-pihak terkait agar segera mempercepat pembangunan kembali jembatan tersebut. Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel, Apriyadi, menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin lagi terjebak dalam janji-janji yang tidak direalisasikan.

“Kami memanggil pihak-pihak terkait, jangan sampai pemerintah di-prank,” ujar Apriyadi seusai Rapat Percepatan Pembangunan Jembatan Muara Lawai di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (27/11).

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pembangunan kembali jembatan membutuhkan anggaran sebesar Rp20 hingga Rp23 miliar. Meskipun dana belum sepenuhnya terkumpul, para pengusaha angkutan batu bara dan pihak terkait menyatakan kesediaannya untuk membuka rekening bersama di Bank Sumsel Babel.

“Besok disepakati rekening bersama akan dibuka di Bank Sumsel Babel. Dipilih bank daerah supaya Pemerintah dapat memantau dana yang masuk secara transparan,” ujarnya.

Untuk memastikan transparansi, pihak-pihak terkait juga menunjuk konsultan Manajemen Konstruksi (MK). Proses penghitungan desain dan kebutuhan biaya akan segera dimulai.

“Desain dasar jembatan sebenarnya sudah tersedia, namun perlu dimatangkan oleh konsultan MK. Penandatanganan kontrak MK serta berita acara penyerahan lapangan dijadwalkan pada 17 Desember 2025,” jelas Apriyadi.

Setelah seluruh dokumen selesai, Pengawas Teknis dari Balai PU akan menyerahkan kepada pihak asosiasi untuk mulai bekerja. “Mungkin awal Januari 2026 pekerjaan konstruksi sudah mulai. Jangan di-PHP, tiap minggu akan kita pantau progres dana yang masuk,” tegasnya.

Target penyelesaian konstruksi diperkirakan sekitar empat bulan sejak pelaksanaan dimulai. Menurut Apriyadi, salah satu hambatan utama selama ini adalah belum adanya koordinator resmi. Kini pihak asosiasi batu bara akan memutuskan penanggung jawab (NHOB) serta menunjuk notaris agar mekanisme pendanaan berjalan transparan.

Dalam kesempatan itu, Apriyadi juga menyentuh isu Jembatan di Lalan yang hingga kini belum mendapat kepastian penyelesaian. Sesuai arahan Gubernur, pihak terkait diberi waktu hingga 31 Desember 2025.

“Kalau tidak, otomatis kegiatan ditutup. Masyarakat dan pemerintah akan bertindak. Kalau sampai 31 Desember dana tidak terkumpul, maka jalur itu ditutup,” tegasnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa angkutan yang ingin tetap menggunakan jalur tersebut wajib memperbaiki jembatan terlebih dahulu. Berbeda dengan Muara Lawai yang berada di jalan nasional, Jembatan di Lalan berada di jalan kabupaten sehingga penanganannya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.