Forum Strategis untuk Memperkuat Stabilisasi Ekonomi dan Digitalisasi Daerah
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menggelar High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Acara ini diadakan di Kantor DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara pada 22 November 2025. HLM menjadi wadah penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan daerah guna memperkuat stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi digital.
Acara ini dipimpin oleh Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, serta dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Darmawan TB Hutabarat, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, David Lalandos, serta anggota TPID dan TP2DD dari berbagai instansi terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat digitalisasi transaksi dan menjaga stabilitas harga pangan, khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional.
“Digitalisasi harus bergerak lebih cepat, dan pengendalian inflasi harus dilakukan secara terencana dan terukur. Minahasa Tenggara harus menjadi daerah yang mampu menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat pendapatan daerah melalui sistem transaksi yang modern,” ujar Fredy Tuda.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pendampingan yang konsisten dalam mendorong TP2DD Kabupaten Minahasa Tenggara agar tetap berada dalam kategori daerah digital.
Selanjutnya, Tasyafa Aleysa Taufik selaku Analis Yunior KPwBI Sulawesi Utara memaparkan perkembangan digitalisasi transaksi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2025, Kabupaten Minahasa Tenggara berhasil mempertahankan nilai 92,40 persen dan berada di peringkat 38 dari 70 Kabupaten di Sulawesi.
Tasyafa merekomendasikan beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja TP2DD, antara lain:
* Penyelenggaraan HLM secara berkala untuk memastikan koordinasi yang efektif.
* Optimalisasi anggaran ETPD agar bisa digunakan secara maksimal.
* Peningkatan penggunaan kanal pembayaran nontunai seperti QRIS.
* Integrasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional seperti Kartu Kredit Indonesia dan sistem E-Tax.
Fokus pada Pengendalian Inflasi
Pembahasan inflasi daerah menjadi fokus utama dalam pertemuan ini. Gabriella Regina selaku Ekonom Yunior KPwBI Sulawesi Utara memaparkan perkembangan harga komoditas di Sulawesi Utara dan situasi harga di Minahasa Tenggara. Regina menekankan perlunya kewaspadaan terhadap komoditas yang memiliki pergerakan harga yang sensitif terhadap musim dan pola distribusi seperti tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras.
Regina menjelaskan empat strategi utama TPID:
* Keterjangkauan harga melalui Gerakan Pangan Murah.
* Ketersediaan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah.
* Kelancaran distribusi lewat fasilitasi logistik pangan.
* Komunikasi efektif melalui HLM dan edukasi publik.
Peluncuran Pembayaran Retribusi Daerah Menggunakan QRIS
HLM ini ditindaklanjuti dengan peluncuran pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat layanan publik, menutup celah kebocoran pendapatan daerah, dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
Dengan rangkaian kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menegaskan komitmennya untuk menuju tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan pro-masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga serta memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.

Leave a Reply