Dilihat 165 kali

Profil Mirwan MS yang Kini Menjadi Sorotan

Mirwan MS kini menjadi perbincangan publik setelah keputusannya untuk berangkat umrah di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh Selatan. Keputusan tersebut dinilai tidak tepat, mengingat wilayah yang dipimpinnya sedang dalam masa tanggap darurat.

Partai Gerindra menanggapi hal ini dengan tindakan tegas, yaitu mencopot Mirwan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Pemerintah Aceh juga memberikan kritik terhadap tindakan tersebut, menyatakan bahwa langkah itu membutuhkan teguran keras. Sementara itu, pihak Pemkab Aceh Selatan menyampaikan bahwa Mirwan telah turun ke lapangan sebelum keberangkatannya. Polemik ini membuat profil Mirwan MS semakin ramai dicari oleh masyarakat untuk mengetahui latar belakang dan perjalanan kariernya.

Latar Belakang dan Perjalanan Karier

Mirwan MS lahir pada 9 Maret 1975. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang cukup panjang. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuhnya di Aceh, kemudian melanjutkan studi S-1 Ekonomi di STIE ISM (2010–2014), serta meraih gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Nasional (2020–2021).

Dalam perjalanan profesionalnya, Mirwan bekerja di berbagai perusahaan di Jakarta, mulai dari posisi pelaksana hingga menduduki sejumlah jabatan direktur dan komisaris. Ia juga aktif dalam organisasi sosial dan yayasan panti asuhan, menunjukkan keterlibatan kuat di sektor kemasyarakatan.

Mirwan MS menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2025–2030 setelah dilantik pada 17 Februari 2025. Pada Pilkada 2024, ia maju bersama Baital Mukadis dan berhasil meraih 36,32 persen suara sah, mengungguli kandidat lainnya. Ia juga sempat menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Namun karena masalah umrah, ia dipecat dari jabatannya.

Penjelasan dari Partai Gerindra

Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa keputusan Mirwan MS berangkat umrah saat wilayahnya dilanda bencana sangat disayangkan. Mengutip Kompas.com, Sabtu (6/12/2025), ia mengatakan bahwa Mirwan dianggap tidak menunjukkan sikap kepemimpinan yang tepat pada situasi genting itu.

Karena alasan tersebut, DPP Gerindra memberhentikannya dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan pada Jumat (5/12/2025). Sebagai Bupati, langkah tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemimpinnya.

Harta Kekayaan Mirwan MS

Mengacu pada LHKPN yang dilaporkan sebelum pemilihan Bupati Aceh Selatan, Mirwan memiliki total kekayaan sebesar Rp25.958.970.622. Kekayaan tersebut terdiri dari aset tanah dan bangunan di Aceh dan Jakarta, berbagai kendaraan hingga alat berat, serta harta bergerak lain dan kas.

Ia juga tercatat memiliki utang senilai Rp225 juta. Nominal tersebut menjadi gambaran betapa besar portofolio aset yang dimiliki Mirwan selama berkarier di bidang usaha dan pemerintahan.

Respon dari Gubernur Aceh

Pemerintah Aceh menegaskan akan memberi teguran keras apabila keberangkatan Mirwan MS benar dilakukan di tengah status tanggap darurat. Bahkan permohonan izin perjalanan luar negeri sebelumnya telah ditolak karena Aceh sedang dilanda bencana hidrometeorologi.

Gubernur Muzakir Manaf masih menunggu klarifikasi resmi dari Mirwan terkait kepergiannya. Kondisi masyarakat yang sedang kesulitan dinilai membutuhkan kehadiran pemimpin daerah untuk memimpin koordinasi penanganan darurat.

Penjelasan dari Pemkab Aceh Selatan

Pihak Pemkab membantah narasi bahwa Mirwan meninggalkan warganya saat bencana. Mereka menegaskan bahwa sebelum berangkat, Mirwan telah mengunjungi wilayah terdampak seperti Trumon Raya dan Bakongan Raya.

Mengutip Wartakotalive, Mirwan juga ikut menyalurkan bantuan dan memerintahkan jajaran SKPK untuk bergerak cepat dalam penanggulangan bencana. Menurut Pemkab, keberangkatan dilakukan ketika kondisi sudah mulai stabil dan air mulai surut.

Polemik keberangkatan umrah ini membuat publik semakin menyoroti profil Mirwan MS, baik dari sisi kepemimpinan maupun rekam jejaknya sebagai pejabat publik. Meski telah bekerja dan membantu penanganan banjir sebelumnya, keputusan meninggalkan daerah saat status darurat masih berlaku telah menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak.