Dilihat 158 kali

Kebijakan Khusus untuk Calon Jamaah Haji yang Terdampak Banjir

Kementerian Haji dan Umrah RI telah mengambil langkah khusus dalam merespons kondisi darurat akibat banjir besar yang melanda tiga wilayah di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini mencakup penundaan seleksi petugas haji serta relaksasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi calon jamaah yang terkena dampak bencana.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap situasi yang sedang berlangsung di tiga daerah tersebut. Menurutnya, penundaan pendaftaran petugas diberikan agar masyarakat di daerah terdampak memiliki waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri secara lebih matang.

“Pendaftaran petugas ditunda dulu khusus untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami ingin memberikan ruang persiapan lebih matang untuk daerah yang terdampak,” ujarnya pada Senin (8/12).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang masa pelunasan BPIH yang sebelumnya berakhir pada 23 Desember 2025. Perpanjangan ini dimaksudkan agar jamaah yang sedang menghadapi bencana tidak kehilangan kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci.

“Ini bentuk kepedulian sekaligus memastikan tidak ada jamaah yang gagal berangkat karena situasi di luar kendali mereka,” tambahnya.

Dahnil menyebut dua daerah terdampak banjir, yaitu Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah, merupakan kampung halaman keluarganya sendiri. Ia menjelaskan bahwa Aceh Tamiang adalah kampung ibunya, tempat ia bersekolah SD, sementara Tapanuli Tengah adalah kampung ayahnya, di mana ia pernah menempuh pendidikan SMP.

Sebagai bentuk kepedulian pribadi, Dahnil bersama relawan Matahari Pagi Indonesia langsung turun tangan untuk menyalurkan bantuan. Ia menilai musibah banjir harus menjadi momentum evaluasi nasional dalam merawat alam.

“Harus ada koreksi. Komitmen merawat alam, hutan, sungai. Saya berharap ormas Islam seperti LDII, Muhammadiyah, NU ikut membangun kesadaran ekologis jamaah,” ujarnya.

Menurut Dahnil, menjaga lingkungan adalah fardhu ‘ain, bukan fardhu kifayah. “Semua orang punya tanggung jawab,” tegasnya.

Pentingnya Dakwah Ekologis

Senada dengan pandangan Dahnil, Ketua DPP LDII sekaligus Guru Besar IPB, Prof. Sudarsono, menegaskan pentingnya dakwah ekologis. Ia menyatakan bahwa kondisi lahan kritis yang mencapai 12,7 juta hektare di Indonesia membutuhkan perhatian serius.

“Kondisi ini nyata, apalagi ketika banjir dan longsor melanda Sumut, Aceh, dan Sumbar,” ujarnya.

Sudarsono menjelaskan bahwa menanam pohon adalah investasi jangka panjang. “Pohon adalah mesin kehidupan. Menyerap karbon, menghasilkan oksigen, menjaga siklus air, hingga mencegah longsor. Tanpa pohon, bencana akan menjadi rutin,” katanya.

Ia juga menyoroti peran pohon dalam tradisi Nusantara sebagai simbol kehidupan dan hubungan spiritual dengan alam. LDII sudah menjalankan program Go Green sejak 2007 dan menanam jutaan pohon. Komitmen ini diterapkan melalui pendidikan di pesantren, sekolah, serta kegiatan organisasi hingga tingkat kelurahan.

Salah satu lokasi fokus kegiatan adalah Bumi Perkemahan Cinta Alam Indonesia, Wonosalam, Jombang, yang menjadi pusat edukasi dan pembinaan karakter cinta lingkungan bagi generasi muda.

“Menanam pohon itu ibadah. Pohon yang ditanam hari ini akan memberi oksigen dan air bagi anak cucu. Indonesia yang hijau dan berkelanjutan bisa dicapai jika semua pihak terlibat,” ujar Sudarsono.

Kolaborasi Multi Pihak dalam Rehabilitasi Lahan Kritis

LDII juga menekankan pentingnya kolaborasi multi pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga masyarakat, agar rehabilitasi lahan kritis dapat berjalan berkelanjutan serta berdampak nyata.

“Menanam pohon itu sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Pohon kecil yang kita tanam hari ini bisa menjadi penopang kehidupan,” pungkasnya.