Dilihat 191 kali

Penetapan Tersangka Korupsi Proyek IPA SPAM Sinjai Tengah

Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, menjadi pusat perhatian setelah dihadiri oleh sejumlah pasukan TNI. Kehadiran mereka merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan personel TNI untuk menjaga kantor Kejaksaan.

Pada Senin (8/12/2025), kegiatan yang dipimpin oleh Kajari Sinjai, Muhammad Ridwan Bugis, berlangsung dengan pengumuman penetapan tersangka terkait tindak pidana korupsi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) SPAM Sinjai Tengah tahun anggaran 2021. Markas Kodim 1424/Sinjai terletak di Jl Jenderal Sudirman nomor 45, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Dalam konferensi pers tersebut, para tersangka hadir, yaitu ALT, SYD, dan AAR. Mereka diduga terlibat dalam persekongkolan jahat yang mengubah spesifikasi teknis pekerjaan hingga tujuh kali tanpa persetujuan Direktorat Pengembangan SPAM Kementerian PUPR. Akibatnya, nilai kontrak melonjak menjadi Rp11,57 miliar dan masa pekerjaan berubah dari 210 hari menjadi 353 hari.

Tersangka ALT adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) air minum di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel. Sementara itu, SYD merupakan Direktur Utama PT Sahabat Karya Sejati (SKS), sedangkan AAR adalah Direktur PT SKS, perusahaan kontraktor pelaksana proyek.

Selain itu, penyidik menemukan adanya penghilangan sejumlah item pekerjaan dan penggantian material dengan spesifikasi lebih rendah, serta penambahan item yang tidak terdapat dalam kontrak awal. Meski pekerjaan belum mencapai 100 persen, ALT bersama SYD dan AAR diduga tetap menyetujui progres palsu sebesar 97 persen. Untuk memuluskan pencairan pembayaran, penyedia proyek bahkan menyerahkan dana jaminan pekerjaan senilai Rp810 juta.

Pemeriksaan fisik oleh tim ahli Universitas Sulawesi Barat menemukan sejumlah ketidaksesuaian pekerjaan, termasuk item baru yang tidak sesuai spesifikasi senilai lebih dari Rp600 juta. Selain itu, terdapat item yang diganti material di bawah standar dengan nilai selisih Rp370 juta, serta item yang tidak ditemukan di lokasi senilai Rp120 juta.

Perhitungan sementara BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan menyebutkan kerugian negara mencapai Rp1.189.890.000. Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal primer, dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal subsider.

Penyidik menahan ALT dan AAR untuk mempercepat proses pemberkasan serta mencegah kemungkinan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Sementara SYD tidak ditahan di Sinjai karena telah lebih dulu ditahan Kejaksaan Negeri Dumai dalam kasus serupa dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Kehadiran TNI di Kantor Kejaksaan

Kehadiran personel TNI di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden. Dalam konferensi pers, Kajari Sinjai, Muhammad Ridwan Bugis, menjelaskan bahwa kehadiran pasukan TNI dari personel Kodim Sinjai merupakan bentuk tindak lanjut dari Perpres menempatkan perosnel TNI di Kantor Kejaksaan.

Selain itu, tampak tiga personel TNI berseragam lengkap berdiri di samping kiri kanan tersangka. Dua personel TNI di samping kiri dan satu personel samping kanan. Selain itu, sejumlah personel juga terlihat di Pos Penjagaan gerbang masuk Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai.