PALANGKA RAYA, Nusantara.co.id — Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah, Rizky R Badjuri, menegaskan adanya komitmen kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha perkebunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan pelaksanaan kewajiban plasma minimal 20 persen bagi masyarakat sekitar.

“Yang penting hari ini hampir 90 persen direktur perusahaan hadir dan berkomitmen untuk mendukung peningkatan PAD,” tegas Rizky usai menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Perkebunan dan Kehutanan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025).

Rizky menyebut, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran juga memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Melalui forum lanjutan, diharapkan CSR perusahaan dapat lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pak Gubernur tadi menyampaikan agar dilakukan forum diskusi bersama lagi terkait penyempurnaan CSR. Jadi nanti bisa lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Rizky menyoroti kewajiban plasma sebagai salah satu indikator penting keberpihakan sektor perkebunan terhadap masyarakat sekitar. Ia menegaskan bahwa Disbun akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan peninjauan ulang data pelaksanaan plasma di setiap daerah.

“Untuk plasma, kami bersama kabupaten dan perusahaan sudah berkomitmen minimal 20 persen. Nanti kita lihat lagi datanya di masing-masing kabupaten. Ada yang sudah melebihi 40 persen, ada yang masih 20 persen, dan ada juga yang belum,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, belum semua perusahaan dapat memenuhi kewajiban plasma karena adanya perbedaan ketentuan bagi perusahaan yang berdiri sebelum tahun 2007. “Bagi perusahaan sebelum 2007 memang tidak wajib plasma, tetapi mereka tetap wajib melakukan kegiatan produktif bagi masyarakat sekitar,” terangnya.

Komitmen tersebut kini diperkuat dengan penandatanganan fakta integritas antara perusahaan dan pemerintah daerah. Menurut Rizky, langkah ini menjadi dasar kuat dalam pengelolaan sektor perkebunan yang lebih berkelanjutan.

“Ini menjadi dasar kuat bagi kita semua. Konflik antara perkebunan dan masyarakat memang masih ada, tapi akan kita selesaikan secara bertahap. Yang utama saat ini, PAD kita dorong bersama agar meningkat,” ujarnya tegas.

Rizky berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan investor sektor perkebunan terus berjalan seiring demi memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Biar PAD berjalan dulu. Komitmen hari ini adalah bagian penting antara pemerintah dan para investor untuk bersama-sama membangun Kalteng,” pungkasnya.