Dilihat 199 kali

PENAJAM, – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha dengan mensosialisasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2024. Aturan tersebut mengatur tata cara pengawasan serta ketentuan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mematuhi regulasi pengelolaan lingkungan.

Kepala DLH PPU, Safwana, menegaskan bahwa sanksi yang tercantum dalam Permen LHK 14/2024 disusun secara detail dan wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan.

“Sanksi yang diberikan oleh kementerian sangat detail terkait dengan sampah dan limbahnya seperti apa. Sosialisasi ini juga yang pertama kali dilaksanakan di PPU karena Permen LHK tersebut juga baru dibentuk,” ujarnya, Jumat (03/10/2025).

Sebanyak 14 perusahaan hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut Safwana, seluruh perusahaan kini dituntut untuk segera menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap temuan pelanggaran dari pengawas DLH PPU maupun provinsi akan langsung ditindaklanjuti tanpa toleransi.

“Ancaman terberat yang menanti perusahaan yang melanggar adalah sanksi pencabutan izin perusahaan jika pihak yang terlibat tidak bersedia atau tidak mampu membayar denda yang telah ditetapkan,” tegasnya.

DLH PPU berharap setiap sosialisasinya dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan. Dengan kepatuhan bersama, pemerintah daerah menargetkan terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan di Penajam Paser Utara. (ADV)