Dilihat 131 kali

PENAJAM, – Menjelang Pemilihan Umum 2029, berbagai isu terkait potensi praktik politik ilegal kembali mencuat. Berkaca dari pengalaman Pemilu 2018 yang diwarnai maraknya politik uang dan pelanggaran etika lainnya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memperketat langkah preventif melalui penguatan edukasi politik bagi masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen-Z.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) PPU, Agus Dahlan, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan literasi politik generasi muda agar mampu berpartisipasi secara sehat, kritis, dan bertanggung jawab sebagai pemilih maupun calon pemimpin.

“Berpolitik itu sangat boleh, tapi harus dilakukan dengan baik dan benar. Jangan sampai merusak demokrasi dengan tindakan-tindakan ilegal,” tegasnya, Sabtu (11/10/2025).

Agus menyebut politik uang, suap, serta bentuk manipulasi politik lainnya masih menjadi tantangan besar menuju Pemilu 2029. Praktik tersebut, kata dia, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moral dan nilai agama yang dianut masyarakat.

Ia menyinggung pesan moral yang pernah disampaikan tokoh agama, Ustadz Das’ad Latif, yang sempat viral di media sosial. Dalam pesannya, Das’ad menegaskan bahwa memberi atau menerima suap merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam ajaran agama.

Agus berharap, dengan meningkatnya kesadaran politik di kalangan milenial dan Gen-Z—yang menjadi kelompok pemilih terbesar—Pemilu 2029 di PPU dapat berlangsung lebih bersih, damai, dan bebas dari praktik curang yang merugikan masyarakat. (ADV)