Dilihat 86 kali

PENAJAM, – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor tidak ingin berlama-lama mengatasi tuntutan dari masyarakat Kelurahan Jenebora, Gersik, dan Pantai Lango.

Ia pun segera meminta pihak Bank Tanah dan ATR/BPN PPU untuk memberikan laporan mengenai perkembangan penanganan reforma agraria setiap dua minggu sekali.

Sebelumnya, puluhan warga dari ketiga kelurahan tersebut melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati PPU, Rabu (10/09/2025).

Mereka menuntut kecepatan sertifikasi lahan untuk relokasi pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) dan jalan Tol. Mereka juga menyampaikan keluhan terkait lamanya proses penerbitan sertifikat tanah di wilayah Reforma Agraria yang dikelola oleh Badan Bank Tanah.

Dalam pertemuan di kantornya pada Kamis (11/09), Mudyat menyatakan, pemerintah daerah akan mendorong agar pendataan dan penerbitan sertifikat dipercepat. Ini berlaku baik bagi warga yang terkena dampak relokasi proyek strategis nasional maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam reforma agraria.

Hal tersebut juga telah disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Lahan dan Sertifikasi di Ruang Rapat Bupati. Dalam pertemuan ini, dibahas laporan dari masyarakat dan strategi untuk mempercepat proses sertifikasi.

“Yang belum ini sebenarnya cuma proses, namun berjalan lambat oleh tim Bank Tanah. Kami meminta agar ada kerja sama dan koordinasi dengan kelurahan dilakukan dengan cepat agar proses ini segera jelas. Jangan sampai digantung selama tiga tahun. Setiap dua minggu, BPN harus mengeluarkan sertifikat (progres) yang sudah selesai,” tegas Mudyat.

Dia percaya bahwa forum koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan Badan Bank Tanah, Pemkab PPU, dan penerima manfaat reforma agraria harus segera dilakukan untuk menghindari peningkatan konflik.

“Jangan ada penundaan, karena menunda hanya akan menciptakan masalah baru,” ujarnya.

Saat ini, Bank Tanah dan BPN PPU baru menyelesaikan tahap awal sertifikasi lahan untuk relokasi. Namun, Mudyat menganggap proses ini sangat lambat dan berisiko menimbulkan persoalan baru.

“Karena tahap ini, muncul masalah karena ada beberapa instansi yang tiba-tiba meminta lahan di lokasi yang sama dengan milik warga. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban,” jelasnya.

Bupati menegaskan bahwa hak-hak warga harus segera diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat tiga tahun lalu.

“Seharusnya itu sudah dipenuhi sejak program mulai berjalan. Semua kebutuhan masyarakat seharusnya sudah jelas,” tambahnya. (ADV)