Dilihat 213 kali

PENAJAM, – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan mengupayakan solusi hukum bagi masyarakat pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang selama ini tinggal di rumah panggung di atas air.

Dalam peninjauan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), ia menerima aspirasi warga yang khawatir kehilangan tempat tinggal karena aturan pemerintah melarang pembangunan hunian di atas laut hingga 100 meter dari bibir pantai.

“Masalah ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kemanusiaan. Kami akan duduk bersama ATR/BPN Provinsi untuk mencari jalan keluar,” ucap Rudy, Senin (22/09/2025).

Dialog dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), menurut dia, menjadi kunci untuk menemukan mekanisme hukum yang dapat memberikan kepastian bagi warga. Ia membuka opsi legalisasi khusus, pemberian hak guna bangunan di atas air, hingga pengaturan zonasi yang menyesuaikan keberadaan pemukiman tradisional.

Kepastian hukum atas tempat tinggal ini akan memberi manfaat ganda bagi masyarakat. Selain menjamin rasa aman, legalitas tersebut dapat mendorong warga pesisir mengakses layanan publik, bantuan pemerintah, maupun pembiayaan dari lembaga keuangan.

“Dengan kepastian hukum, masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup, memperbaiki rumah, dan mengembangkan usaha tanpa rasa takut,” bebernya.

Masyarakat PPU menyambut baik komitmen tersebut dan berharap rencana itu segera diwujudkan. Mereka menilai keberadaan rumah panggung sudah menjadi bagian dari budaya pesisir yang diwariskan turun-temurun. (ADV)