Surat Edaran Mendagri untuk Percepatan Pemulihan Layanan Administrasi Kependudukan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.8.1.7/9761/SJ yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan dokumen lainnya di daerah terdampak bencana. Surat edaran ini berlaku khusus bagi provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengalami bencana banjir dan tanah longsor.
Surat edaran ini ditujukan kepada gubernur serta bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempercepat pemulihan layanan adminduk agar masyarakat yang terdampak tetap dapat memperoleh kepastian identitas penduduk. Selain itu, surat edaran ini juga menekankan perlindungan administrasi negara bagi warga yang terkena dampak bencana.
Langkah-langkah yang Ditetapkan dalam Surat Edaran
Dalam SE tersebut, Mendagri meminta Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk segera mengarahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi agar melakukan pemetaan kondisi layanan adminduk di kabupaten/kota terdampak. Selain itu, Dukcapil juga diminta untuk mendata sarana dan prasarana yang rusak serta mengajukan kebutuhan sarana pendukung, seperti blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), guna mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak.
Gubernur juga diminta melaporkan perkembangan pelayanan darurat secara berkala kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan dengan cepat dan transparan.
Sementara itu, bupati/wali kota di daerah terdampak diminta memastikan Dinas Dukcapil kabupaten/kota bergerak cepat menerbitkan dokumen kependudukan prioritas. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:
- Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan secara menyeluruh tanpa permohonan dan diserahkan melalui RT/desa/lurah
- KTP-el yang diterbitkan berdasarkan permohonan
- Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan sesuai permohonan dengan persyaratan yang berlaku
Pelayanan penerbitan kembali dokumen kependudukan dilaksanakan dengan prosedur sederhana, cepat, dan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun. Selain itu, tidak mensyaratkan dokumen pendukung yang hilang, rusak, atau tidak dapat disertakan akibat bencana.
Bantuan dari Daerah yang Tidak Terdampak
Di samping itu, Mendagri menginstruksikan gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia untuk menggerakkan Dinas Dukcapil di daerah yang tidak terdampak agar membantu daerah terdampak melalui dukungan tenaga, fasilitas, dan pendampingan teknis. Ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan dan memberikan bantuan yang lebih optimal.
Para kepala daerah juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat pengurusan dokumen masyarakat lainnya yang hilang atau rusak, seperti surat kelengkapan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, hingga ijazah sekolah atau perguruan tinggi. Dengan demikian, seluruh proses dapat diselesaikan secara cepat, mudah, dan tanpa biaya.
Penekanan pada Tidak Ada Pungutan Biaya
Mendagri menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam layanan adminduk, apalagi dalam kondisi darurat bencana. Langkah ini penting sebagai bentuk pelindungan negara kepada warga yang tengah menghadapi masa sulit.
Adapun SE tersebut ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Leave a Reply