Kalimantan Tengah, Nusantara – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2026 tercatat mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk mempersempit fokus pembangunan dengan memprioritaskan sektor-sektor yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng 2026 turun sebesar 34,71 persen. Dari sebelumnya Rp8,3 triliun pada 2025, anggaran daerah pada 2026 menyusut menjadi sekitar Rp5,4 triliun. Penurunan tersebut berdampak pada semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan situasi tersebut menuntut penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran secara lebih ketat. Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
“Pembangunan harus benar-benar berbasis skala prioritas. Program-program yang lebih mendesak harus diutamakan, sehingga belanja daerah difokuskan pada kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Leonard.
Menurutnya, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan penghematan yang disertai dengan penetapan prioritas secara jelas dan terukur.
Pengalokasian anggaran diarahkan pada sektor-sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pengelolaan anggaran yang terarah dan kolaboratif, kami berupaya tetap menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan fiskal,” tegasnya.
Leonard menjelaskan, penurunan APBD setidaknya berdampak pada tiga aspek utama, salah satunya penyesuaian program pembangunan agar lebih fokus dan tepat sasaran berdasarkan pertimbangan yang matang.
“Belanja rutin dan kegiatan nonprioritas akan dikurangi. Fokus diarahkan pada pelayanan publik serta proyek-proyek strategis yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, arah pembangunan Kalimantan Tengah pada 2026 dipusatkan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, belanja yang tidak bersifat mendesak ditekan seminimal mungkin.
Selain melakukan efisiensi belanja, Pemprov Kalteng juga terus berupaya memperkuat sisi pendapatan daerah. “Kami mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendukung keuangan daerah,” pungkas Leonard.
Leave a Reply