Pemprov Kalteng Targetkan 50 Koperasi Merah Putih Aktif pada 2026

Kalteng, Nusantara.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mempercepat pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 koperasi aktif pada 2026 dengan dukungan stimulus permodalan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Temu Mitra Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026 yang digelar di Aula Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Senin (19/01/2026). Rapat dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B. Aden.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kodam XII/Tanjungpura, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Rahmawati, kepala dinas koperasi kabupaten/kota se-Kalteng, pimpinan BUMN PT Agrinas, serta perwakilan perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Kalteng.

Dalam arahannya, Herson menyampaikan bahwa percepatan operasional koperasi merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia terkait pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan sarana pendukung Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan.

“Secara umum Koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah sudah terbentuk dan memiliki legalitas hukum. Namun, masih banyak yang belum dapat beroperasi optimal karena keterbatasan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya. Ini yang harus kita kejar bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, Gubernur Kalimantan Tengah berharap koperasi mampu menjadi pengungkit ekonomi desa. Melalui Program Huma Betang Sejahtera, Pemprov menargetkan 50 koperasi aktif pada 2026 yang akan menerima bantuan stimulus bergulir sebesar Rp200 juta hingga Rp300 juta per koperasi.

Ke depan, koperasi juga akan diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan ekonomi. Masyarakat nantinya cukup mendatangi koperasi untuk bertransaksi menggunakan Kartu Huma Betang Sejahtera, sehingga bantuan dapat diterima secara langsung.

“Skema ini diharapkan memangkas rantai distribusi, meningkatkan transparansi, serta menggerakkan roda ekonomi lokal di tingkat desa dan kelurahan,” kata Herson.

Meski demikian, percepatan operasional koperasi masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan bangunan gerai, persoalan aset lahan, permodalan, hingga ketersediaan listrik, air bersih, dan akses internet di beberapa desa.

Sebagai solusi, Pemprov Kalteng akan mengalokasikan dukungan internet satelit pada sejumlah titik prioritas pada 2026 guna menunjang operasional koperasi desa dan kelurahan. Pemerintah kabupaten/kota juga didorong memberikan kelonggaran pemanfaatan aset daerah melalui mekanisme pinjam pakai atau hibah bagi koperasi yang belum memiliki gedung sendiri.

Herson menegaskan, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat segera beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.