Kalteng, Nusantara.co — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 melalui rapat koordinasi yang digelar secara daring, Kamis (22/1/2026). Kegiatan tersebut diikuti kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Tengah, serta BPJS Ketenagakerjaan wilayah setempat.
Sambutan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan Sekretaris BPBD Kalteng, Noor Aswad. Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan pencegahan dini menjadi kunci utama pengendalian karhutla, terutama menjelang musim kemarau 2026.
“Kesiapan harus dilakukan sejak awal. Pencegahan menjadi kunci agar kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dunia usaha, serta masyarakat guna memperluas jangkauan pengendalian karhutla. Penguatan posko induk maupun pos lapangan di wilayah rawan disebut menjadi langkah strategis untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, Alpius Patanan, memaparkan langkah penanganan selama status siaga darurat karhutla sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017. Penanganan dilakukan secara terpadu, mulai dari pengkajian cepat, penguatan posko, penyediaan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan, patroli gabungan, hingga pemantapan sarana pemadaman dan penegakan hukum.
Upaya tersebut juga mencakup optimalisasi sumur bor, pembuatan sekat bakar dan sekat kanal, mobilisasi relawan, penggunaan sistem peringatan dini, serta penyebaran informasi terkait larangan dan bahaya karhutla kepada masyarakat.
Dari sisi cuaca dan iklim, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kalteng, Anton Budiyono, menyampaikan bahwa faktor iklim perlu menjadi perhatian dalam penyusunan langkah antisipasi karhutla 2026. BMKG memperkirakan potensi El Nino lemah pada tahun tersebut, sementara musim kemarau diprediksi cenderung berada pada kategori sebagian di bawah normal. Meski demikian, kesiapsiagaan seluruh pihak dinilai tetap harus ditingkatkan.
Melalui rapat koordinasi ini, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah guna mewujudkan pengendalian karhutla yang berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan mampu menciptakan Kalimantan Tengah yang bebas kabut asap, karhutla terkendali, serta masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.
Leave a Reply