Oleh: Muhammad Solikin, SKM
Pemerhati Pertambangan, Mantan Sekjen Asosiasi Pemegang Ijin dan Kontraktor Tambang
KALIMANTAN Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penopang utama kebutuhan energi nasional. Kekayaan batubara yang tersimpan di bumi Banua telah menjadi penggerak aktivitas ekonomi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun pasar global.
Selama puluhan tahun, perusahaan-perusahaan besar pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang kini bertransformasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), menjalankan kegiatan eksploitasi sumber daya alam tersebut.
Namun, di tengah besarnya nilai ekspor dan kontribusi royalti pertambangan kepada pemerintah pusat, muncul persoalan mendasar yang patut dicermati. Sejauh mana manfaat ekonomi dari industri pertambangan benar-benar dirasakan oleh pengusaha lokal Kalimantan Selatan?
Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan ekonomi yang telah berlangsung cukup lama. Sentralisasi kewenangan pengelolaan mineral dan batubara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sempat dipandang mempersempit ruang keterlibatan pemerintah daerah.
Di sisi lain, struktur pasar pertambangan yang cenderung oligopolistik turut membatasi kesempatan bagi pengusaha lokal, khususnya pelaku usaha kelas menengah dan kecil, untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis berskala besar.
Kehadiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026, yang diarahkan untuk membatasi praktik monopoli oleh perusahaan terafiliasi dengan korporasi pertambangan besar, menghadirkan harapan baru bagi pemerataan kesempatan usaha.
Meski demikian, pertanyaan penting masih mengemuka. Apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu menjadi instrumen pemerataan ekonomi, atau justru hanya akan berakhir sebagai pemenuhan kewajiban administratif tanpa perubahan berarti di lapangan?
1. Ketimpangan Rantai Pasok dan Keterlibatan Pengusaha Daerah
Jika mencermati struktur rantai pasok industri pertambangan besar di Kalimantan Selatan, terdapat kondisi yang cukup kontradiktif.
Di satu sisi, daerah ini memiliki sejumlah konglomerat lokal yang berhasil menguasai sekitar 30 hingga 40 persen ceruk bisnis logistik dan pelabuhan batubara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengusaha asal daerah yang mampu berkembang menjadi pemain besar dalam industri pertambangan.
Namun, gambaran berbeda muncul ketika keterlibatan pengusaha daerah diukur berdasarkan partisipasi pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk kontraktor lokal yang berada di wilayah sekitar pertambangan atau ring satu.
Kelompok pengusaha tersebut dinilai masih memperoleh porsi keterlibatan di bawah 10 persen dalam rantai bisnis pertambangan.
Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi ini adalah penerapan strategi integrasi vertikal oleh perusahaan-perusahaan besar eks-PKP2B.
Melalui pola tersebut, pekerjaan utama pertambangan, seperti pengupasan lapisan tanah penutup (overburden removal) dan pengangkutan batubara (hauling), yang memiliki nilai kontrak hingga triliunan rupiah, cenderung diberikan kepada anak perusahaan maupun badan usaha yang memiliki hubungan afiliasi.
Akibatnya, ruang usaha bagi kontraktor lokal menjadi terbatas. Sebagian besar peluang yang tersedia justru berada pada sektor pendukung atau kegiatan non-inti, seperti penyediaan katering, fasilitas tempat tinggal pekerja (mess), hingga pengadaan kendaraan operasional ringan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa besarnya aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan luasnya kesempatan usaha bagi pelaku bisnis lokal.
Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor mineral dan batubara yang disebut baru berada pada kisaran 23,52 persen juga menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati. Dalam pandangan penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari belanja operasional pertambangan belum sepenuhnya terserap secara optimal di dalam negeri, termasuk oleh pelaku usaha daerah.
2. Kepmen ESDM 365/2026: Membuka Peluang atau Menghadirkan Tantangan Baru?
Terbitnya Kepmen ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 patut diapresiasi sebagai bentuk kemauan politik (political will) pemerintah untuk mendorong pemerataan kesempatan usaha dalam industri pertambangan.
Kebijakan yang membatasi dominasi perusahaan terafiliasi serta mendorong pemegang IUPK eks-PKP2B mengutamakan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) lokal dapat dipandang sebagai langkah positif dalam membuka akses pasar bagi pengusaha daerah.
Bagi kontraktor lokal Kalimantan Selatan, kebijakan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk untuk memperoleh pekerjaan yang selama ini lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar dan jaringan afiliasinya.
Namun, terbukanya peluang secara regulasi belum tentu langsung diikuti dengan kesiapan pelaku usaha untuk memanfaatkannya.
Setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan tersebut.
Pertama, keterbatasan kemampuan finansial.
Industri pertambangan merupakan sektor usaha padat modal yang membutuhkan dukungan pembiayaan dalam jumlah besar. Kontraktor lokal sering kali menghadapi kesulitan memperoleh akses kredit perbankan untuk memenuhi kebutuhan investasi alat berat, biaya operasional awal, serta menjaga arus kas perusahaan.
Kondisi ini membuat sebagian pengusaha daerah sulit bersaing, bahkan sebelum memasuki proses pelaksanaan kontrak pekerjaan.
Kedua, keterbatasan kapasitas dan skala armada.
Perusahaan pertambangan besar membutuhkan mitra kontraktor yang mampu memenuhi target produksi dalam volume tinggi dengan waktu pengerjaan yang terukur.
Sementara itu, tidak semua pengusaha lokal memiliki jumlah dan kapasitas alat berat yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan berskala besar.
Kesenjangan kapasitas tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi kontraktor daerah untuk memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang ditetapkan perusahaan tambang.
Ketiga, tuntutan standar keselamatan dan tata kelola perusahaan.
Operasional pertambangan, khususnya pada perusahaan berskala besar dan multinasional, mensyaratkan penerapan prinsip Good Mining Practice secara ketat.
Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan, serta tata kelola, risiko, dan kepatuhan atau Governance, Risk, and Compliance (GRC) menjadi bagian penting dalam penilaian kelayakan kontraktor.
Bagi sebagian pengusaha lokal, pemenuhan sertifikasi, kelengkapan administrasi, dan standar operasional tersebut masih menjadi tantangan tersendiri.
Ketiga persoalan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang membuka akses pasar perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha daerah. Tanpa dukungan tersebut, peluang yang tersedia dikhawatirkan tetap sulit dimanfaatkan oleh kontraktor lokal.
3. Kesimpulan: Perlunya Kolaborasi untuk Memperkuat Pengusaha Lokal
Penulis berpandangan bahwa penerbitan Kepmen ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan pengusaha lokal Kalimantan Selatan.
Apabila implementasinya hanya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, terdapat risiko bahwa kesempatan usaha yang secara regulasi telah dibuka tetap tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha daerah.
Karena itu, diperlukan keterlibatan aktif tiga pihak melalui pendekatan kolaboratif (Triple Helix) agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai aturan yang kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan.
Pertama, peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemerintah daerah perlu mengambil posisi sebagai fasilitator yang aktif dalam memperkuat kapasitas kontraktor lokal, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pembinaan secara luas untuk membantu pengusaha daerah memenuhi persyaratan perizinan IUJP, sertifikasi, serta standar GRC yang dibutuhkan industri pertambangan.
Kedua, komitmen perusahaan pertambangan eks-PKP2B.
Korporasi besar perlu mengubah cara pandang terhadap keterlibatan pengusaha lokal.
Kemitraan dengan pelaku usaha daerah seharusnya tidak semata-mata ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan dipandang sebagai strategi bisnis jangka panjang yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui program pendampingan (mentorship), peningkatan kompetensi, dan transfer teknologi untuk membantu kontraktor lokal memenuhi standar industri.
Ketiga, dukungan sektor perbankan daerah.
Lembaga keuangan daerah, termasuk Bank Kalsel, diharapkan dapat menghadirkan skema pembiayaan khusus yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kontraktor jasa pertambangan lokal.
Dukungan akses permodalan menjadi faktor penting agar pengusaha daerah mampu meningkatkan kapasitas operasional sekaligus bersaing dalam memperoleh pekerjaan berskala lebih besar.
Pada akhirnya, Kalimantan Selatan tidak seharusnya hanya menjadi daerah penghasil energi yang menopang kebutuhan wilayah lain, sementara manfaat ekonomi dari kekayaan alamnya lebih banyak terkonsentrasi pada segelintir korporasi.
Sudah saatnya kekayaan sumber daya alam Banua menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan memberikan kesempatan lebih luas bagi pengusaha daerah untuk berkembang.
Keadilan ekonomi dalam industri pertambangan baru dapat terwujud apabila pengusaha lokal memiliki kesempatan nyata untuk meningkatkan kapasitas dan mengambil peran yang lebih besar dalam rantai pasok.
Dengan demikian, mereka tidak lagi sekadar menjadi penonton di sekitar aktivitas pertambangan, melainkan mampu tampil sebagai pelaku utama yang memiliki daya saing dan kedaulatan ekonomi atas potensi kekayaan alam daerahnya sendiri. (*)

Leave a Reply