Dilihat 19 kali

PENAJAM, Nusantara.co – Pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa sejumlah konsekuensi bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Bupati PPU, Mudyat Noor, menilai perkembangan kawasan ibu kota baru tersebut menghadirkan tantangan yang harus diantisipasi pemerintah daerah, terutama menyangkut infrastruktur, perekonomian dan kondisi sosial masyarakat.

Ia menjelaskan, meskipun wilayah administrasi IKN mencakup Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara, aktivitas pembangunan saat ini lebih banyak terpusat di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang berada di Kecamatan Sepaku.

Menurut Mudyat, posisi PPU sebagai daerah yang menjadi lokasi utama pembangunan kawasan pemerintahan IKN membuat pemerintah kabupaten harus menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Perkembangan IKN memberikan pengaruh yang cukup besar bagi daerah kita. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi dan kehidupan sosial. Situasi ini menuntut pemerintah daerah bekerja lebih keras dalam menangani berbagai tantangan yang ada,” kata Mudyat.

Ia tidak menampik bahwa pembangunan IKN berlangsung dengan skala besar dan perkembangan yang cukup cepat. Namun, ia berharap aktivitas tersebut juga mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten PPU.

Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah belum optimalnya perputaran ekonomi dari kunjungan masyarakat ke kawasan IKN. Menurutnya, sebagian pengunjung masih memanfaatkan fasilitas penginapan dan layanan ekonomi di Balikpapan, meskipun tujuan utama perjalanan mereka adalah mengunjungi IKN.

Mudyat menggambarkan, pengunjung yang datang melalui jalur udara umumnya mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Setelah berkunjung ke IKN, mereka juga kembali memilih bermalam di kota tersebut.

“Selama ini banyak pengunjung yang datang melalui Balikpapan untuk menuju IKN. Setelah selesai berkunjung, mereka juga kembali ke Balikpapan untuk menginap. Artinya, peluang ekonomi dari aktivitas kunjungan tersebut masih perlu kita dorong agar turut dirasakan masyarakat PPU,” ungkapnya.

Di samping persoalan ekonomi, peningkatan aktivitas pembangunan juga dinilai berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial. Bertambahnya jumlah pekerja dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan IKN membutuhkan perhatian serta kesiapan pemerintah dalam menjaga kondisi lingkungan sosial.

Mudyat menegaskan, berbagai perubahan tersebut tidak bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten secara sendiri. Diperlukan komunikasi dan kerja sama yang berkesinambungan dengan Otorita IKN, mengingat PPU memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah pembangunan ibu kota baru.

Untuk itu, Pemkab PPU terus mengintensifkan koordinasi dengan Otorita IKN serta pemerintah di tingkat kecamatan, terutama Kecamatan Sepaku. Sinergi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul seiring perkembangan kawasan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama.

Ia berharap pembangunan IKN tidak hanya menghasilkan infrastruktur pemerintahan berskala nasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah di sekitarnya.

“Harapan kita, keberadaan IKN benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat PPU. Jangan sampai pembangunan yang begitu besar hanya terlihat dari sisi fisiknya, tetapi peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga belum dirasakan secara maksimal,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai tantangan yang muncul harus dijadikan perhatian bersama agar pembangunan IKN dapat berjalan seiring dengan kemajuan daerah sekitar, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu wilayah yang menjadi bagian langsung dari kawasan ibu kota negara. (ADV)