Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi untuk Pekerja Konstruksi di Deli Serdang
Sebanyak 120 pekerja konstruksi mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam program padat karya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan ini digagas oleh anggota Komisi V DPR RI, H Muhammad Lokot Nasution ST, dan berlangsung di Kafe Kopi Kereta Api, Pasar VII, Tembung, Kecamatan Percut Seituan, pada hari Selasa (18/11). Acara ini bertujuan untuk menciptakan pekerja konstruksi yang lebih kompetitif, profesional, serta mampu bersaing di pasar global.
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi
Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan pembekalan dan pelatihan kepada tenaga kerja lokal. Ia menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai salah satu aspek utama dalam meningkatkan kualitas pekerja di sektor konstruksi.
“Pada empat dekade lalu, banyak proyek besar diimpor dari luar negeri. Sekarang, kita harus memastikan bahwa anak bangsa bisa mendapatkan pembekalan yang memadai,” kata Lom Lom. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan, karena rekrutmen pekerja untuk proyek-proyek besar selalu didasarkan pada adanya sertifikasi kompetensi.
Selain itu, Pemkab Deli Serdang mengimbau agar semua pekerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi dan juga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak para pekerja dan meningkatkan kualitas kerja mereka.
Peran Sertifikasi dalam UU Jasa Konstruksi
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Ir Indra Suhada ST MT, menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi menjadi salah satu kewajiban bagi pekerja konstruksi sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2027 tentang Jasa Konstruksi.
Menurut Indra, sertifikasi ini tidak hanya sebagai bukti kompetensi, tetapi juga menjadi salah satu syarat utama dalam bekerja di bidang konstruksi. “Sertifikat ini ibarat surat izin mengemudi (SIM). Jika tidak memiliki SIM, seseorang boleh saja membawa kendaraan, tapi akan ada risiko. Begitu juga dengan sertifikasi kompetensi, bisa bekerja, tapi akan ada risikonya. Bisa saja diberhentikan dari tempat kerja,” jelasnya.
Indra menambahkan bahwa saat ini, seluruh negara sedang menghadapi tantangan pasar global. Oleh karena itu, setiap pekerja harus siap bersaing, baik dengan pekerja lokal maupun asing. Untuk itu, uji kompetensi sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan perlindungan hukum bagi para pekerja.
Pentingnya Profesionalisme dalam Pembangunan
Anggota Komisi V DPR RI, H Muhammad Lokot Nasution ST, diwakili oleh staf ahlinya, T Andri Muslim, menyampaikan bahwa profesionalisme saat ini tidak lagi cukup hanya berdasarkan pengalaman, tetapi harus dibuktikan melalui sertifikat kompetensi.
“Pembangunan yang terstruktur tidak hanya soal anggaran dan bangunan yang besar, tetapi juga mewujudkan tenaga kerja yang profesional,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kualitas SDM dalam pembangunan nasional.
Dengan demikian, kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi ini menjadi langkah penting dalam membangun tenaga kerja konstruksi yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Leave a Reply