PENAJAM, – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) untuk membangun Taman Kanak-Kanak (TK) negeri kembali menuai sorotan dari legislatif. Komisi II DPRD PPU menilai kebijakan tersebut tidak menjawab persoalan mendasar pendidikan anak usia dini, bahkan berpotensi membebani keuangan daerah yang saat ini tengah terbatas.

Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menyampaikan bahwa kebutuhan utama pendidikan usia dini di PPU bukanlah penambahan gedung sekolah, melainkan peningkatan kualitas guru dan fasilitas pembelajaran. Menurutnya, struktur layanan PAUD dan TK di PPU sebenarnya sudah terbentuk dengan baik dan telah menjangkau hampir seluruh wilayah, termasuk desa-desa.

“Sebaran lembaganya sudah cukup. Yang menjadi persoalan adalah kualitas guru dan fasilitas pembelajaran, bukan jumlah sekolah,” ujar Thohiron, Jumat (05/12/2025).

Saat ini terdapat 157 lembaga PAUD dan TK yang beroperasi di PPU, dan sebagian besar merupakan lembaga swasta yang selama ini telah berperan besar dalam menyediakan akses pendidikan usia dini. Thohiron menegaskan bahwa peran swasta tersebut justru meringankan beban pemerintah, karena mereka membangun sarana prasarana secara mandiri serta menanggung sebagian besar biaya operasional.

Karena itu, ia menilai keputusan Pemda membangun TK negeri akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang jauh lebih besar, mulai dari pembangunan fisik gedung, pengadaan tenaga pendidik, hingga pembiayaan operasional setiap tahun. Kondisi ini dianggap tidak sejalan dengan keterbatasan fiskal daerah.

“Ketika swasta membangun, mereka menyediakan infrastrukturnya sendiri. Itu sangat meringankan pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah mendorong kualitasnya,” katanya.

Lebih jauh, Thohiron menyebut bahwa langkah strategis yang justru harus diprioritaskan pemerintah adalah memperkuat dan mendukung lembaga-lembaga yang sudah ada. Hal itu bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi pendidik, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta pemberian bantuan pembiayaan kepada siswa yang membutuhkan.

Ia menilai kebijakan semacam itu jauh lebih efektif dan tepat sasaran dibanding membangun sekolah negeri baru yang justru akan menghabiskan anggaran tanpa memberi dampak langsung terhadap kualitas pendidikan.

“Kalau ada orang tua yang keberatan soal biaya, pemerintah bisa hadir lewat beasiswa atau program bantuan. Itu jauh lebih efisien dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah yang ketat, Komisi II mendesak agar Pemda meninjau ulang rencana pembangunan TK negeri tersebut. Prioritas kebijakan, menurut Thohiron, harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan anak usia dini, bukan hanya menggugurkan program melalui pembangunan fisik. (adv)