Dilihat 12 kali

PENAJAM, Nusantara.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), mulai menyiapkan langkah untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah di tengah masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Bupati PPU, Mudyat Noor, menyampaikan kondisi fiskal tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan pada 2027. Karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi dan pengembangan dunia usaha dinilai perlu mendapat perhatian lebih besar.

Hal itu disampaikan Mudyat dalam Rapat Paripurna DPRD PPU dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026).

Kemampuan fiskal daerah, menurut dia, perlu diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan tidak terlalu bergantung pada perubahan kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, alokasi dana transfer untuk daerah pada 2027 mengalami penyesuaian.

Penyesuaian tersebut mengacu pada surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026. Surat Nomor S-95/PK/2026 itu berkaitan dengan penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2027.

“Ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan fiskal dari pemerintah pusat masih cukup besar dari dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan utama daerah,” kata Mudyat.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,53 triliun, sedangkan belanja dirancang sebesar Rp1,71 triliun. Terdapat selisih sekitar Rp180 miliar yang kemudian ditutup melalui pembiayaan neto.

Mudyat menjelaskan, penerimaan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp380 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200 miliar. Dengan demikian, terdapat pembiayaan neto Rp180 miliar yang digunakan untuk menutup kebutuhan anggaran.

Di tengah keterbatasan tersebut, ia meminta belanja pemerintah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rutin, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Belanja daerah harus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan, pentingnya meningkatkan rasio PAD, memperluas aktivitas investasi dan mendorong perkembangan dunia usaha. Penguatan sumber daya manusia turut dinilai penting agar PPU mampu menangkap peluang pembangunan sebagai bagian dari kawasan Gerbang Nusantara.

Mudyat berharap kesepakatan KUA-PPAS 2027 yang telah dicapai bersama DPRD menjadi pijakan dalam menyusun anggaran yang lebih realistis dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Ia mengapresiasi DPRD PPU yang telah menyelesaikan pembahasan hingga penandatanganan kesepakatan. Sinergi legislatif dan eksekutif, menurutnya, diperlukan agar setiap program dapat dikawal mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Dengan kondisi fiskal yang ada, pemerintah daerah akan mengarahkan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara lebih selektif agar pembangunan tetap berjalan sekaligus membuka ruang bagi penguatan ekonomi PPU. (ADV)