Dilihat 155 kali

Peringatan Terkait Privasi dan Keamanan Data Biometrik

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengingatkan pemerintah untuk menjamin privasi dan keamanan data biometrik masyarakat. Pernyataan ini merespons rencana penerapan registrasi kartu SIM berbasis biometrik pengenalan wajah yang akan dimulai pada tahun 2026 mendatang.

Sebagai politikus Partai Golkar, Dave menilai bahwa harus ada langkah yang jelas dan terukur untuk menjamin privasi dan keamanan data. Ia memperingatkan bahwa pengelolaan data tersebut harus dilakukan dengan standar perlindungan yang ketat, transparan, dan dapat diaudit.

“Pemerintah dan operator harus memastikan bahwa proses pengambilan, penyimpanan, hingga pemanfaatan data dilakukan secara aman dan bertanggung jawab,” ujarnya dalam keterangan tertulis di laman resmi fraksi Golkar, Senin, 22 Desember 2025.

Dave menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikelola dan siapa yang memegang kendali atas perlindungan data tersebut. Oleh karena itu, Komisi I DPR akan meminta penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta operator terkait kesiapan infrastruktur, keamanan, dan mekanisme pengawasan.

“Masa transisi yang dimulai pada Januari 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk uji keamanan, edukasi publik, dan penyesuaian teknis, sehingga implementasi kebijakan ini tidak menimbulkan keraguan atau risiko baru,” kata Dave.

Pentingnya Pengawasan Independen

Komisi I DPR menekankan pentingnya pengawasan independen yang kuat. Menurut Dave, tata kelola data biometrik tidak boleh bergantung pada satu pihak. Ia menilai, pengawasan lintas institusi diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan.

“Komisi I DPR RI mendukung upaya memperkuat keamanan digital nasional, namun perlindungan hak privasi warga negara adalah prinsip yang tidak dapat dikompromikan,” ujar Dave. “Kami akan mengawal kebijakan ini agar berjalan dengan standar keamanan tertinggi dan tetap menghormati hak-hak masyarakat,” tambahnya.

Implementasi Registrasi Kartu SIM Berbasis Biometrik

Implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik pengenalan wajah bagi pelanggan baru akan dimulai pada 1 Januari 2026. Registrasi tersebut masih berbentuk pendaftaran sukarela, alias belum diwajibkan, dan masih dalam tahap uji coba sebelum kebijakan berjalan penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyebut kebijakan ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai kejahatan digital yang sering menggunakan nomor seluler sebagai pintu masuk.

Ia menjelaskan bahwa berbagai modus kejahatan siber, seperti scam call, spoofing, smishing, hingga penipuan social engineering, hampir seluruhnya menggunakan nomor seluler.

Hingga September 2025, jumlah pelanggan seluler tervalidasi mencapai lebih dari 332 juta. Namun, data Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat 383.626 rekening terlapor sebagai rekening penipuan dengan total kerugian mencapai Rp 4,8 triliun.

Edwin menyebutkan bahwa setiap bulan ada lebih dari 30 juta scam call. Sementara setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. “Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM Card menggunakan face recognition,” ujarnya.

Tantangan dan Persiapan yang Diperlukan

Dengan adanya kebijakan ini, diperlukan persiapan yang matang. Mulai dari pengembangan infrastruktur teknologi, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan dapat melindungi data pribadi masyarakat dari ancaman kebocoran informasi.

Pemerintah dan operator perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna layanan telekomunikasi. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.