Dilihat 250 kali

PENAJAM, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan tersebut disampaikan usai laporan Badan Anggaran DPRD yang memuat catatan, saran, serta pertimbangan fraksi-fraksi. Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, perubahan APBD tahun ini memiliki posisi penting dan strategis karena menjadi dasar penyesuaian kebijakan serta prioritas pembangunan daerah.

“Persetujuan ini merupakan bentuk komitmen bersama agar program yang tertuang dalam Perubahan APBD 2025 dapat segera dipersiapkan, dilaksanakan, dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan daerah,” ucap Mudyat, Selasa (30/9/2025).

Berdasarkan dokumen yang disampaikan, target pendapatan dalam APBD Perubahan 2025 ditetapkan Rp2,41 triliun, turun Rp142,5 miliar dari APBD murni sebelumnya Rp2,55 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan.

Namun di sisi lain, belanja daerah ditetapkan Rp2,44 triliun, atau turun Rp166,7 miliar dari APBD murni. Penurunan terjadi pada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Sementara itu, pembiayaan daerah direncanakan Rp30,1 miliar, juga mengalami penurunan dibanding APBD murni sebesar Rp54,3 miliar. Meski begitu, perhitungan akhir menunjukkan adanya surplus Rp24,2 miliar yang digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman daerah sehingga APBD Perubahan 2025 tercatat balance atau tanpa defisit.

Kebijakan perubahan APBD, kata dia, tetap diarahkan sebagai penggerak ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pemenuhan belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pengawasan juga sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya minta perangkat daerah selaku pengguna anggaran lebih berhati-hati dan cermat dalam pengelolaan keuangan, dengan tetap berpedoman pada aturan dan mempercepat pelaksanaan program sesuai dokumen pelaksanaan anggaran,” tegasnya.

Dengan perubahan APBD 2025 ini, Pemkab berharap tercipta pemerataan pembangunan, terbukanya lapangan kerja, serta tumbuhnya pusat ekonomi baru di daerah yang berjuluk Benuo Taka. (ADV)