Dilihat 73 kali

Ketidakhadiran Mantan Bupati dalam Sidang Kasus Korupsi Masjid Agung

Mantan Bupati Karanganyar, Juliatmono, kembali tidak hadir memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Karanganyar. Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, berlangsung pada Selasa. Hal ini merupakan ketidakhadiran kedua kalinya bagi Juliatmono, setelah sebelumnya juga tidak memenuhi panggilan pada sidang 2 Desember 2025.

Sidang kali ini dipimpin oleh Hakim Ketua Suryo Hendratmoko dan hanya menghadirkan satu saksi dari Bank BJB. Saksi tersebut dimintai keterangan terkait fasilitas pinjaman kepada PT MAM Energindo, yang merupakan pelaksana proyek pembangunan Masjid Agung Karanganyar.

Atas ketidakhadiran Juliatmono, majelis hakim memberikan kesempatan tambahan kepada penuntut umum untuk menghadirkannya dalam persidangan berikutnya. “Satu kesempatan lagi bagi penuntut untuk menghadirkan saksi pada 6 Januari 2026 mendatang, selanjutnya giliran penasihat hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi,” ujar Suryo Hendratmoko.

Jaksa: Surat Panggilan Sudah Disampaikan

Jaksa Penuntut Umum, Tegar Djatikusumo, menyatakan bahwa surat panggilan kepada Juliatmono telah disampaikan jauh hari sebelumnya. Namun, melalui kuasa hukumnya, Juliatmono menyampaikan alasan ketidakhadiran karena tengah menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI.

“Dari yang bersangkutan melampirkan surat penugasan dari Fraksi Golkar ke Sumatera Barat,” ujar Tegar. Menurutnya, keterangan Juliatmono dinilai sangat penting untuk mengungkap perkara tersebut. Karena itu, jaksa tetap berupaya menghadirkannya pada sidang berikutnya.

Terkait kemungkinan langkah hukum apabila Juliatmono kembali mangkir pada panggilan ketiga, jaksa menyebut belum dapat memastikan tindakan lanjutan yang akan ditempuh. Saat ditanya mengenai opsi pemanggilan paksa, Tegar mengatakan hal tersebut masih akan dikoordinasikan dengan Kejaksaan Negeri Karanganyar.

Dugaan Korupsi Proyek Masjid Agung

Kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Karanganyar tahun anggaran 2020–2021 dengan nilai proyek Rp78,9 miliar telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Kelima tersangka terdiri dari empat pihak swasta dan satu aparatur sipil negara Pemkab Karanganyar.

Dalam dakwaan penuntut umum disebutkan bahwa mantan Bupati Karanganyar diduga turut menerima sejumlah uang yang disebut sebagai fee proyek pembangunan masjid tersebut.

Perkembangan Terbaru dalam Kasus Ini

Sidang berikutnya akan menjadi momen penting untuk menentukan apakah Juliatmono akhirnya hadir atau kembali mangkir. Majelis hakim dan penuntut umum tetap berkomitmen untuk memproses kasus ini secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, pengawasan terhadap proses pemeriksaan saksi dan para tersangka tetap dilakukan agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab. Dengan adanya partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait, harapan besar diarahkan pada keadilan yang segera tercapai dalam kasus ini.