Aksi Demonstrasi di Tangerang Terkait Konflik Agraria
Sejumlah kelompok yang mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Demokrasi (SOMASI) melakukan aksi demonstrasi di depan Menara Matahari, Lippo Village, Tangerang, Jumat 5 Desember 2025. Dalam aksinya, para demonstran menyampaikan keprihatinan terhadap munculnya konflik agraria yang dialami mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di Makassar.
Menanggapi aksi tersebut, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk atau GMTD menyampaikan rasa prihatin. Perseroan menilai bahwa aksi tersebut tidak tepat dan tidak sejalan dengan nilai-nilai perdamaian serta penghormatan terhadap hukum.
Dalam pernyataannya, Direksi GMTD menegaskan bahwa konflik lahan yang menjadi latar belakang aksi telah diselesaikan melalui proses hukum dan dimenangkan oleh perseroan pada seluruh tingkatan pengadilan. Oleh karena itu, menurut GMTD, membawa isu tersebut ke ruang publik melalui demonstrasi jalanan tidak hanya menyesatkan tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.
Legalitas Kepemilikan Lahan
GMTD menjelaskan bahwa lahan seluas 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, memiliki legitimasi hukum yang kuat. Empat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah menetapkan GMTD sebagai pemilik sah. Putusan tersebut mencakup putusan Pengadilan Negeri Makassar (2002), Pengadilan Tinggi Makassar (2002), Mahkamah Agung (2005), serta Peninjauan Kembali (2007).
Selain itu, Pengadilan Negeri Makassar pada 3 November 2025 juga telah melakukan eksekusi pengosongan yang menetapkan lokasi, batas, serta penguasaan sah lahan tersebut. Legalitas kepemilikan diperkuat oleh rangkaian sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Perizinan Pemanfaatan Kawasan Pariwisata dan Riset (PKKPR) dari Kementerian Investasi/BKPM pada 15 Oktober 2025.
“Tekanan jalanan tidak dapat menggantikan proses hukum. Kepemilikan legal tidak dapat digugurkan oleh keributan, opini, ataupun tekanan publik,” demikian pernyataan manajemen GMTD.
Penolakan Terhadap Informasi yang Tidak Akurat
Menurut GMTD, hingga saat ini pihak-pihak yang mendorong demonstrasi tidak dapat menunjukkan satu pun dokumen kepemilikan yang sah maupun dasar hukum pembebasan tanah di kawasan mandat Tanjung Bunga. Perseroan menilai bahwa aksi yang dilakukan justru berpotensi menyesatkan publik dan mengalihkan perhatian dari fakta hukum.
GMTD menyayangkan jika terdapat upaya melibatkan kelompok mahasiswa untuk mendorong kepentingan komersial melalui informasi yang tidak akurat. Perseroan menegaskan komitmennya untuk terus berjalan dalam koridor hukum, bekerja sama dengan aparat, serta menjaga ketertiban dan transparansi.
Seruan Untuk Menghormati Hukum
Perseroan menyerukan seluruh pihak agar menghormati lembaga hukum Indonesia dan tidak memindahkan persoalan dari jalur yudisial ke jalanan. “Yang menentukan hak adalah fakta hukum, bukan demonstrasi,” demikian pernyataan GMTD.
GMTD juga menilai tidak tepat jika demonstrasi diarahkan ke kantor salah satu pemegang saham. Sebagai perusahaan publik yang telah tercatat lebih dari 30 tahun di Bursa Efek Indonesia, GMTD memiliki kepemilikan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, dan Pemerintah Kabupaten Gowa serta masyarakat.
Meskipun menilai aksi demonstrasi tersebut tidak berdasar, GMTD menyatakan tetap terbuka untuk dialog yang dilakukan secara tertib, hormat, dan sesuai prosedur hukum.

Leave a Reply