Dilihat 75 kali

Dua Guru di Luwu Utara Selamat dari Pemecatan

Dua guru yang berasal dari Luwu Utara, yaitu Abdul Muis dan Rasnal, akhirnya berhasil menghindari pemecatan setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya merupakan guru dari Sekolah Menengah Negeri Atas (SMAN) 1 Luwu Utara.

Pertemuan antara kedua guru tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto terjadi di Bandara Halim saat Presiden pulang dari Australia pada Kamis (13/11/2025) dini hari. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan rasa syukurnya atas tindakan Presiden Prabowo dalam menyelamatkan karier dua guru tersebut.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak rehabilitasi dengan memberikan kepada dua guru Drs Abdul Muis dan Drs Rasnal,” ujar Gubernur Andi Sudirman dalam keterangan Instagramnya pada Kamis pagi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran kementerian serta seluruh lapisan masyarakat, DPRD Sulsel, DPR RI, dan semua pihak yang telah membantu pemulihan hak kepegawaian, harkat, dan martabat kepada dua guru tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa kasus ini memang sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulsel. Ia aktif berkoordinasi dengan Gubernur Andi Sudirman terkait pemulihan status dua guru asal Lutra.

“Bapak Gubernur tidak menutup mata. Beliau sedang umrah, tapi tadi malam sekitar pukul 02.30 Wita, beliau masih menelepon untuk membahas kasus ini secara utuh,” kata Erwin saat RDP di Kantor sementara DPRD Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu (12/11/2025).

Dua guru ini mendapat rehabilitasi, bukan grasi dari Presiden Prabowo Subianto. Anggota DPRD Sulsel, Marjono, menegaskan bahwa penggunaan istilah rehabilitasi sangat fundamental.

Alasannya, opsi permohonan grasi menyiratkan pengakuan bersalah. Padahal, kedua guru tersebut sejak awal diyakini tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Kalau dimohonkan grasi, berarti meskipun mendapat pengampunan, guru ini tetap dianggap bersalah, dianggap melakukan pungutan liar. Itu tidak cocok,” tegasnya.

“Maka yang paling cocok adalah pemberian rehabilitasi. Karena proses hukumnya pun sudah dijalani oleh dua guru lutra tersebut,” tambah Marjono.

Kasus ini viral setelah Putusan Tindakan Disiplin Hukuman (PTDH) dijatuhkan kepada Abdul Muis dan Rasnal karena diduga melakukan pungutan liar. Belakangan terungkap, dana tersebut merupakan iuran solidaritas yang disepakati komite sekolah untuk membayar gaji 10 guru honorer yang tidak dibayar selama 10 bulan.

Meski putusan Mahkamah Agung (MA) melandasi PTDH itu, salah satunya karena guru tidak boleh menjabat di komite sekolah, Marjono menyebut ada konteks yang diabaikan.

Presiden Prabowo, menurut Marjono, tampaknya memahami subtansi masalah. “Kayanya Pak Prabowo tahu betul, bahwa apa yang dilakukan dua guru ini kalaupun itu salah, itu hanya administratif. Bukan pidana,” imbuhnya.

Marjono pun mengapresiasi kekompakan semua pihak, termasuk rekan-rekan DPRD Sulsel dan PGRI Lutra yang dinilainya sebagai pemicu awal hingga masalah ini mendapat perhatian nasional.