Palangka Raya, Nusantara.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah. Rakor ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong peningkatan PAD daerah.

Salah satu peserta yang hadir adalah H. Jawawi S.Hut., M.P, pengusaha yang bergerak di sektor perkebunan di wilayah Barito Utara. Ia merupakan pimpinan PT Barito Palm Oil (BPO), salah satu perusahaan yang ikut berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor perkebunan secara berkelanjutan.

H. Jawawi ditemui seusai mengikuti Rakor tersebut dan menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah provinsi yang melibatkan seluruh investor dan PBS dalam forum ini. Menurutnya, langkah tersebut sangat positif dan menjadi sarana untuk menyatukan pandangan dalam mengoptimalkan potensi PAD di Kalimantan Tengah.

“Dengan adanya pertemuan ini, kita semua bisa menyusun kesepakatan yang memberi manfaat bersama. Harapannya, langkah ini benar-benar berdampak positif bagi pembangunan daerah,” ujar H. Jawawi. Ia menilai keterbukaan dan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha akan memperkuat sinergi pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa dunia usaha siap mematuhi seluruh aturan dan kebijakan pemerintah. “Kami selaku pengusaha tunduk terhadap regulasi yang ada, baik di tingkat provinsi maupun daerah. Harapan kami, semua pihak dapat bersama-sama membangun Kalteng yang maju dan masyarakat yang lebih sejahtera,” lanjutnya.

Selain itu, pria yang juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Muara Teweh ini berharap pemerintah daerah dapat menjalankan hasil kesepakatan rakor secara konsisten. Menurutnya, kepastian hukum dan keberpihakan terhadap pelaku usaha sangat penting bagi keberlangsungan investasi di daerah.

Ia menambahkan, dengan adanya jaminan dari pemerintah terhadap dunia usaha, operasional perusahaan dapat berjalan lebih lancar. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi di daerah dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara menyeluruh.