Dilihat 221 kali

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Mengenai Kasus Vadel Badjideh

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akhirnya memperberat hukuman terhadap TikToker Vadel Badjideh dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi ilegal terhadap Laura Meizani, putri dari artis Nikita Mirzani. Dalam putusan banding yang dibacakan pada 5 November 2025, majelis hakim yang dipimpin oleh Sri Andini, S.H., M.H., menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar kepada Vadel. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Putusan ini menggantikan vonis sebelumnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Oktober 2025. Saat itu, Vadel hanya divonis 9 tahun penjara dengan denda senilai Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Namun, kedua belah pihak tidak puas dengan putusan tersebut. Pihak Vadel meminta pembebasan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman yang lebih berat, yaitu 12 tahun penjara. Akhirnya, pengadilan tinggi mengabulkan permohonan banding dari jaksa.

Alasan Hukuman Diperberat

Majelis hakim menilai perbuatan Vadel telah menunjukkan niat jahat (mens rea) yang kuat dan mengakibatkan dampak serius bagi korban. Selain itu, tindakan Vadel dinilai dapat mempengaruhi kondisi kandungan anak korban di masa mendatang. Hakim menyatakan bahwa perbuatan Vadel jelas telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak korban, serta memengaruhi kondisi kandungan di masa depan.

Putusan ini didasarkan atas dua undang-undang sekaligus, yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Vadel terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar aturan hukum yang berlaku.

Latar Belakang Kasus

Vadel Badjideh dilaporkan oleh Nikita Mirzani, ibu dari Laura Meizani atau Lolly, ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan ini dibuat pada Kamis (12/9/2024) terkait dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap Lolly yang masih di bawah umur. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

Dalam laporan tersebut, Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang Undang Perlindungan Anak. Sidang beragendakan tuntutan juga menunjukkan bahwa Vadel dituntut 12 tahun penjara. Meskipun hukuman ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, namun akhirnya putusan pengadilan tinggi menjadi dasar untuk pemberian hukuman yang lebih berat.

Kesimpulan

Putusan pengadilan tinggi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia tetap memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dan pelanggaran hukum. Hukuman yang diberikan bukan hanya sebagai bentuk sanksi, tetapi juga sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya putusan ini, diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat bahwa tindakan yang merugikan anak di bawah umur akan mendapatkan konsekuensi hukum yang tegas.