Dilihat 175 kali

Rapat Darurat Penanganan Banjir Aceh Diadakan

Rapat darurat penanganan banjir Aceh diadakan di Ruang Potda Kantor Gubernur Aceh pada Rabu, 10 Desember 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekda Aceh M. Nasir, Komisi VIII DPR RI, Kementerian Sosial, BNPB, serta Kepala BPJPH Haekal Hasan. Mereka membahas dampak kerusakan dan lambatnya penanganan bencana yang melanda hampir seluruh Aceh.

Pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menegaskan bahwa banjir besar kali ini telah melampaui batas kemampuan penanganan daerah. “Bencana ini harus menjadi bencana nasional,” ujarnya. Ia menilai percepatan masa tanggap darurat penting dilakukan agar Aceh segera masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kritik terhadap Dukungan Kementerian Sosial

Anggota Komisi VIII lainnya, Husni Thamrin, menyoroti minimnya dukungan Kementerian Sosial. Menurutnya, 21 dapur umum yang dibangun baru mampu melayani sekitar 100 ribu pengungsi, sementara jumlah korban yang mengungsi di Aceh mencapai lebih dari 900 ribu jiwa. “Ini sangat tidak sebanding,” kata Husni. Ia juga meminta BNPB mengalihkan alat dan logistik dari provinsi yang tidak terdampak untuk memperkuat bantuan di Aceh.

Kritik terhadap Data yang Tidak Akurat

Beberapa anggota DPR lainnya mengkritik keterlambatan data aktual yang disampaikan BNPB kepada Presiden. Mereka menilai hal itu membuat situasi bencana terlihat tidak serius. “Banyak data asal bapak senang yang sampai ke Presiden,” ujar salah satu anggota DPR dalam rapat.

Perkembangan Terkini di Aceh

Sekda Aceh, M. Nasir, memaparkan bahwa banjir dan longsor telah melanda 18 kabupaten/kota, dengan 15 daerah menetapkan status darurat. Aceh Tamiang menjadi wilayah terdampak terparah, dengan sebagian besar pemukiman tertimbun lumpur. Selain itu, akses di wilayah tengah terputus akibat longsor, sementara stok pangan di daerah terpencil semakin menipis.

Ia menyebutkan lebih dari 165 ribu rumah warga rusak, dari kategori ringan hingga berat. Kerusakan masif tersebut diyakininya tidak dapat dipulihkan tanpa intervensi penuh pemerintah pusat. “Warga Aceh Tamiang kehilangan seluruh rumahnya. Mereka tidak akan mampu bangkit sendiri tanpa bantuan pusat,” tegas Nasir.

Masalah Data yang Berbeda

Nasir juga menyoroti perbedaan data yang disampaikan para menteri kepada Presiden, sehingga kebijakan yang muncul dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Hingga hari ke-14 masa tanggap darurat, ia menyebut sejumlah kebutuhan dasar belum terpenuhi. “Lampu saja belum selesai. Jembatan-jembangan putus juga belum diperbaiki. Ini sangat mempengaruhi distribusi bantuan,” ujarnya.

Kesimpulan dan Langkah yang Diambil

Rapat ditutup dengan desakan tegas dari Komisi VIII agar BNPB segera mengusulkan penetapan Bencana Nasional Sumatera, termasuk Aceh sebagai episentrum kerusakan terparah. Langkah percepatan dinilai satu-satunya cara menghindari krisis kemanusiaan yang lebih besar.