Dilihat 109 kali



JAKARTA, Rajawalinews.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima pelimpahan berkas perkara delapan tersangka yang terlibat dalam kasus pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) periode 2024-2025.

Menurut keterangan resmi dari Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, pihak kejaksaan telah menerima berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tersebut.

Delapan tersangka yang akan segera diadili adalah sebagai berikut:

  • Suhartono (SH), mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK)
  • Haryanto (HY), Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker
  • Wisnu Pramono (WP), Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019
  • Devi Angraeni (DA), Koordinator Uji Kelayaan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA
  • Gatot Widiartono (GTW), Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
  • Putri Citra Wahyoe (PCW), staf
  • Jamal Shodiqin (JMS), staf
  • Alfa Eshad (ALF), staf

KPK menyebut bahwa para tersangka telah menerima dana sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024. Dari jumlah tersebut, setiap tersangka menerima besaran uang yang berbeda-beda.

Rincian penerimaan uang oleh masing-masing tersangka antara lain:

  • Suhartono menerima sebesar Rp 460 juta
  • Haryanto menerima sebesar Rp 18 miliar
  • Wisnu Pramono menerima sebesar Rp 580 juta
  • Devi Angraeni menerima sebesar Rp 2,3 miliar
  • Gatot Widiartono menerima sebesar Rp 6,3 miliar
  • Putri Citra Wahyoe menerima sebesar Rp 13,9 miliar
  • Alfa Eshad menerima sebesar Rp 1,8 miliar
  • Jamal Shodiqin menerima sebesar Rp 1,1 miliar

Saat ini, berkas perkara para tersangka masih dalam proses registrasi untuk masuk ke dalam sistem peradilan. Sidang perdana yang akan digelar untuk pembacaan dakwaan masih dalam penjadwalan.

Majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini terdiri dari:

  • Lucy Ermawati sebagai ketua majelis
  • Daru Swastika Rini sebagai anggota
  • Juandra sebagai anggota
  • Jaini Basir sebagai anggota
  • Ida Ayu Mustikawati sebagai anggota

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian besar bagi publik, mengingat adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi di Kemenaker. Selain itu, jumlah uang yang diterima oleh para tersangka menunjukkan skala besar dari tindakan tidak etis yang dilakukan.

Dalam waktu dekat, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai proses hukum yang akan dijalani para tersangka. Selain itu, langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi juga diharapkan dapat semakin diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.