Dilihat 127 kali

Penolakan LBH Pers terhadap Wacana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Penolakan ini didasarkan pada penilaian bahwa wacana tersebut mengabaikan sejarah kelam yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru, khususnya dalam hal represi terhadap kebebasan pers.

Direktur LBH Pers, Mustafa Layong, menjelaskan bahwa selama era kekuasaan Soeharto, kebebasan pers nyaris tidak ada karena media berada di bawah kontrol ketat pemerintah. Ia menegaskan bahwa banyak media dibungkam, aktivis jurnalis ditangkap, dan hukum digunakan untuk menekan media. Hal ini disebut sebagai fakta sejarah yang tidak bisa dihapus.

“Banyak media dibredel tanpa dasar yang adil. Undang-undang pers waktu itu memberi cengkeraman penuh kepada pemerintah,” tegas Mustafa dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11). Ia mencontohkan penerapan aturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk mencabut izin media kapan saja dengan alasan mengganggu stabilitas nasional.

Mustafa menilai bahwa rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi 1998, yang memperjuangkan kebebasan pers dan menghapus kontrol negara terhadap media. Ia menegaskan bahwa bagaimana mungkin orang yang membungkam pers dijadikan pahlawan?

“Ini sama saja menampar perjuangan jurnalis dan masyarakat sipil yang berkorban untuk kebebasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa wacana tersebut berpotensi memutarbalikkan sejarah dan mengancam kebebasan berekspresi di masa kini. Mustafa menyatakan bahwa jika Soeharto disebut pahlawan, maka mengkritiknya bisa dianggap menghina pahlawan nasional. Hal ini dinilai berbahaya bagi demokrasi dan kebebasan pers.

Alasan Penolakan LBH Pers

  • Sejarah Kelam Represi Pers: Selama pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers sangat terbatas. Media dikuasai oleh pemerintah dan tidak bebas untuk menyampaikan informasi.
  • Penerapan SIUPP: Aturan SIUPP memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk mencabut izin media kapan saja, bahkan tanpa dasar yang jelas.
  • Pembungkaman Aktivis: Banyak aktivis jurnalis ditangkap dan dihukum karena melanggar aturan yang diberlakukan pemerintah.
  • Tidak Sesuai dengan Semangat Reformasi: Wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang menuntut kebebasan pers dan penghapusan kontrol negara terhadap media.
  • Ancaman terhadap Demokrasi: Jika Soeharto dianggap pahlawan, maka kritik terhadapnya bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap pahlawan nasional, yang berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan pers.

Komentar dari Mustafa Layong

Mustafa Layong menegaskan bahwa LBH Pers akan terus berjuang untuk mempertahankan kebebasan pers dan mengingatkan masyarakat tentang pentingnya sejarah. Ia menekankan bahwa kebebasan pers adalah salah satu aspek penting dalam demokrasi, dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik tertentu.

Ia juga menyoroti bahwa penolakan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukanlah bentuk pembelaan terhadap masa lalu, tetapi lebih merupakan upaya untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam sejarah.