Dilihat 139 kali

Bupati Aceh Selatan Didesak Copot Setelah Pergi Umrah Saat Banjir

Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, akhirnya muncul dan menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang menuai kritik keras. Ia pergi umrah bersama istrinya tanpa izin dari Gubernur Aceh saat wilayahnya dilanda banjir bandang. Peristiwa ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

Mirwan menyampaikan permintaan maaf melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @h.mirwan_ms_official. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa kepergiannya ke tanah suci mengganggu stabilitas nasional dan meresahkan masyarakat. Ia juga memohon maaf kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf.

Ia menjelaskan bahwa dirinya menyadari kesalahan tersebut dan berjanji akan terus bekerja serta bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir. Mirwan juga berkomitmen untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Reaksi dari Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran terhadap para bupati yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di daerahnya. Ia menyampaikan pesan tersebut dalam rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025). Prabowo menyatakan bahwa para bupati dipilih untuk menghadapi kesulitan, terutama saat bencana terjadi.

“Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujar Prabowo.

Namun, ia juga melontarkan sindiran terhadap bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat. Prabowo kemudian meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.

“Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.

Aturan Hukum yang Mengatur Perjalanan ke Luar Negeri

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri. Pasal 76 ayat (1) huruf i menjelaskan bahwa hal tersebut dilarang. Sementara itu, Pasal 77 ayat (2) menyebutkan bahwa kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa izin bisa dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan.

Prabowo memiliki wewenang untuk memecat kepala daerah yang keluar negeri tanpa izin. Namun, pemecatan hanya bersifat sementara selama tiga bulan.

Sebelumnya, kasus serupa pernah terjadi dengan Bupati Indramayu Lucky Hakim. Ia hampir dicopot dari jabatan selama tiga bulan karena liburan ke Jepang saat Indonesia sedang sibuk mempersiapkan pengamanan libur panjang Idul Fitri 2025.

Kontroversi yang Menyelimuti Bupati Mirwan

Mirwan MS diduga nekat pergi umrah di tengah banjir Sumatra yang terjadi akhir tahun 2025. Foto-foto keberadaannya di Mekkah, Arab Saudi, sempat dibagikan oleh akun Instagram sebuah travel umrah. Terlihat bahwa Politisi Partai Gerindra itu pergi umrah bersama istri Devina Fisah pada Selasa (2/12/2025), di saat wilayahnya terkena bencana.

Lebih miris lagi, sebelum berangkat umrah, Mirwan MS mengeluarkan surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan dalam menangani tanggap darurat banjir dan longsor yang melanda 11 kecamatan.

Meski belum konfirmasi isu tersebut, Mirwan mengunggah video empat hari lalu saat mengunjungi salah satu titik banjir di Aceh Selatan. Kolom komentar di akun Instagramnya dipenuhi hujatan masyarakat yang kecewa dengan pilihan Mirwan meninggalkan wilayah di tengah bencana.

Langkah Berikutnya untuk Bupati Mirwan

Dengan adanya reaksi dari Presiden Prabowo dan aturan hukum yang berlaku, kemungkinan besar Bupati Mirwan MS akan menghadapi proses hukum. Meskipun belum ada pengumuman resmi, langkah tegas seperti pencopotan sementara atau sanksi lainnya bisa saja diberlakukan.

Mirwan harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan membuktikan bahwa ia tetap berkomitmen terhadap tugasnya sebagai Bupati Aceh Selatan. Kepercayaan publik yang telah goyah perlu segera dipulihkan melalui aksi nyata dan komunikasi yang transparan.