Dilihat 119 kali



JAKARTA, Nusantara.co

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk segera mengambil langkah dalam mencegah potensi tumpang tindih sertifikat tanah. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemutakhiran data tanah secara berkala.

Instruksi tersebut disampaikan saat Nusron memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang bersama para kepala daerah se-Kalteng tahun 2025, pada Kamis (11/12/2025). Ia menekankan pentingnya keterlibatan RT/RW dan kepala desa dalam proses sosialisasi pemutakhiran sertifikat, terutama yang menggunakan model lama.

“Saya minta Bapak/Ibu mengumpulkan RT/RW dan para kepala desa. Jika diperlukan, tim kami akan turun langsung untuk memberikan sosialisasi,” ujarnya.

Angka yang Mengkhawatirkan

Dari total bidang tanah di Kalteng, tercatat sebanyak 238.946 bidang atau sekitar 6,76 persen masih menggunakan sertifikat keluaran lama yang memerlukan pemutakhiran data. Hal ini disebabkan oleh informasi batas bidang, peta, atau kepemilikan yang belum diperbarui.

Kalteng adalah provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia, mencapai 15,21 juta hektar. Saat ini, sekitar 72 persen dari seluruh bidang tanah telah terdaftar, namun hanya 67 persen yang memiliki sertifikat. Nusron menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menyebabkan klaim ganda atas tanah.

Menurut Nusron, Kalteng masih memiliki peluang besar untuk menata administrasi pertanahan sejak awal. “Masih ada kesempatan karena masyarakatnya belum se-crowded seperti di Pulau Jawa, Jabodetabek, Bandung, Semarang. Jangan sampai Kalteng menyusul,” tambahnya.

Penyerahan Sertifikat

Pada acara Rakor ini, Nusron bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Fitriyani Hasibuan juga menyerahkan 18 sertifikat kepada 13 penerima.

Sertifikat yang diserahkan terdiri dari berbagai jenis, antara lain:
* Barang Milik Negara (BMN)
* Barang Milik Daerah (BMD)
* Sekolah Rakyat (SR)
* Koperasi Merah Putih
* Tanah wakaf
* Tanah lembaga keagamaan

Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.

Langkah Lanjutan

Nusron menegaskan bahwa penyelesaian masalah sertifikat tanah harus segera dilakukan agar tidak menjadi masalah lebih lanjut. Pemutakhiran data akan membantu menghindari konflik kepemilikan dan memastikan bahwa setiap tanah memiliki status yang jelas dan sah.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mempercepat proses pemutakhiran. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan dapat tercapai sistem administrasi pertanahan yang lebih efisien dan akurat.

Pemutakhiran sertifikat tanah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, setiap individu dapat merasa aman dan yakin atas kepemilikan tanah mereka.