Dilihat 131 kali

Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Khusus untuk Debitur KUR yang Terdampak Bencana

Pemerintah akan menerbitkan aturan khusus terkait pemberian relaksasi bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha yang mengalami kesulitan akibat bencana alam.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa relaksasi ini berupa izin pengajuan restrukturisasi kredit kepada perbankan selama tiga tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.19/2022. Menurutnya, debitur akan diberikan waktu selama tiga tahun untuk melakukan restrukturisasi, mirip dengan kebijakan yang diterapkan saat pandemi Covid-19.

“Di mana tahun pertama kami memberikan bunga 0%, tahun kedua 3%, dan tahun ketiga kembali normal sebesar 6%,” jelas Airlangga dalam rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Airlangga menambahkan bahwa pihak perbankan akan menjadi penentu nasabah mana yang bisa melakukan restrukturisasi terhadap kredit mereka. Target penerima relaksasi kredit ini adalah nasabah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut, namun tetap mengikuti penilaian dari perbankan.

“Perbankan yang menentukan mana yang bisa direstrukturisasi, mana yang bisa diselesaikan, dan mana yang diberikan kredit baru,” ujarnya.

POJK No.19/2022 Sudah Diaktifkan Sejak 10 Desember 2025

Sebelumnya, Ketua OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa POJK No.19/2022 telah diaktifkan sejak 10 Desember 2025 lalu. Dalam POJK tersebut terdapat tiga elemen utama yang diatur:

  • Restrukturisasi selama tiga tahun: Aturan ini berlaku untuk seluruh perbankan maupun lembaga pembiayaan lain seperti multifinance, lembaga keuangan mikro, pegadaian, dan lain-lain. Berlaku untuk semua provinsi dengan batasan besaran kredit.
  • Status kredit lancar: Debitur yang mendapatkan restrukturisasi akan memiliki status kredit yang lancar, sehingga tetap bisa mengajukan permohonan kredit baru sesuai kebutuhan.
  • Syarat lebih mudah untuk debitur hingga Rp10 miliar: Debitur dengan kredit hingga Rp10 miliar diberikan syarat yang lebih ringan untuk memperoleh status lancar, hanya berdasarkan kelancaran pembiayaan atau pembayaran kembali.

“Jadi tidak ada persyaratan tambahan lain. Kebijakan ini sudah langsung berlaku sejak tanggal 10 Desember kemarin,” tambah Mahendra.

Alokasi Subsidi Bunga oleh APBN

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa alokasi subsidi bunga yang ditanggung oleh APBN nantinya akan mengikuti kebutuhan dari kebijakan relaksasi tersebut. Namun, penghitungan akan merujuk pada pendataan Kementerian UMKM.

“Jadi, nanti di tempatnya Pak Prima [Direktorat Jenderal Perbendaharaan] akan merespons sesuai dengan hitungan dari Kementerian UMKM. Nanti tetap sebagai KPA [kuasa pengguna anggaran] nya di Kementerian UMKM,” ujar Suahasil.