Pertemuan Penting dalam Proses Penyusunan Peraturan Bupati
Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menjadi langkah awal penting dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Tahun 2025. Acara ini berlangsung pada Selasa, 2 Desember 2025 pukul 14.00 WIB di Ruang Kepala Kantor Wilayah.
Tujuan dan Fokus Pembahasan
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas beberapa poin utama, termasuk audiensi rekomendasi persetujuan rancangan peraturan, permintaan telaah dan penyelarasan regulasi, serta mekanisme tahapan sebelum memasuki proses harmonisasi formal. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan perangkat daerah serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Landak pada tahun 2025.
Acara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah. Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Heri Adiwijaya, Kepala Bagian Hukum, Tim Bagian Organisasi Setda Kabupaten Landak, serta tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Kalbar.
Pembahasan dan Dokumen yang Diserahkan
Pertemuan dimulai dengan penyampaian pengantar oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Landak mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati terkait penataan struktur perangkat daerah. Poin utama pembahasan meliputi audiensi rekomendasi persetujuan rancangan peraturan, permintaan telaah dan penyelarasan regulasi, serta mekanisme tahapan sebelum memasuki proses harmonisasi formal.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak juga menyerahkan 27 Rancangan Peraturan Bupati untuk dilakukan pembahasan dan penelaahan lebih lanjut oleh tim Kanwil sebagai bagian dari proses pembulatan dan pemantapan konsepsi. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari pihak daerah dalam memastikan kualitas dan kesesuaian regulasi yang akan diterbitkan.
Arahan dan Komitmen Bersama
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memberikan arahan agar tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan segera menindaklanjuti dokumen yang disampaikan dengan melaksanakan rapat pengharmonisasian sesuai prosedur. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kalbar dalam menjamin kualitas peraturan daerah.
“Kami berkomitmen mendukung Pemerintah Kabupaten Landak agar penyusunan regulasi berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Harmonisasi bukan hanya formalitas, tetapi langkah penting memastikan aturan yang diterbitkan selaras, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan tata kelola pemerintahan yang efektif,” ujarnya.
Langkah Berikutnya dan Harapan
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam proses finalisasi regulasi yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan perangkat daerah serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Landak pada tahun 2025. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga hukum, diharapkan regulasi yang dihasilkan akan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Leave a Reply