Dilihat 261 kali

PENAJAM, – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak di daerah tersebut mendapatkan akta kelahiran tanpa terkecuali. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya pemenuhan hak dasar anak serta meningkatkan akses mereka terhadap layanan publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU, Dony Ariswanto, mengatakan bahwa sistem administrasi kependudukan saat ini telah dirancang untuk melayani seluruh kondisi kelahiran, termasuk yang sebelumnya kerap mengalami hambatan administratif. “Tidak ada lagi alasan anak tidak memiliki akta kelahiran. Semua kondisi telah diakomodasi dan itu merupakan hak anak,” ujar Dony, Kamis (20/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa Disdukcapil menerapkan empat bentuk akta kelahiran untuk menyesuaikan ragam kondisi keluarga. Pertama, akta dengan mencantumkan nama ayah dan ibu bagi pasangan yang memiliki bukti perkawinan sah. Kedua, akta dengan nama ayah dan ibu untuk pasangan menikah siri. Ketiga, akta anak seorang ibu bagi kelahiran di luar perkawinan sah. Dan keempat, akta tanpa nama orang tua bagi anak terlantar atau anak yang tidak diketahui asal usul keluarganya.

“Seluruh bentuk akta ini bersifat sah dan mendapat perlakuan yang sama,” tegasnya.

Dony juga menyampaikan bahwa keterbatasan dokumen dari fasilitas kesehatan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengurus akta kelahiran. Warga tetap dapat mengajukan penerbitan akta melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diterbitkan kelurahan sebagai pengganti surat keterangan lahir.

Ia menilai persepsi masyarakat yang menganggap prosedur pembuatan akta rumit sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pelayanan saat ini. Disdukcapil telah melakukan penyederhanaan prosedur, termasuk menjalin kerja sama dengan RSUD Ratu Aji Putri Botung.

“Bayi yang lahir di RSUD Ratu Aji dapat langsung diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran pada hari yang sama,” jelasnya.

Dony menekankan bahwa akta kelahiran memegang peran penting sebagai dasar administrasi untuk mengakses berbagai layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Ia pun mengimbau seluruh orang tua untuk tidak menunda pengurusannya.

“Administrasi kependudukan harus ditaati karena berdampak pada pelayanan publik. Jangan menunda pengurusan akta,” tutupnya. (ADV)