BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Banjarbaru pada Selasa (7/4/2026) ini menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan investasi di sektor unggulan dengan dukungan infrastruktur berkualitas.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, secara langsung membuka forum tersebut. Sementara itu, arahan pemerintah pusat disampaikan secara virtual oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Akhmad Wiyagus, yang mewakili Menteri Dalam Negeri.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin mengungkapkan bahwa capaian pembangunan di Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Bahkan, sejumlah indikator pembangunan disebut telah melampaui target nasional, sehingga menjadi fondasi kuat dalam merancang arah pembangunan ke depan.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional, termasuk dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Hal tersebut dinilai krusial agar program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Selain itu, percepatan realisasi proyek strategis daerah juga menjadi perhatian utama. Menurutnya, proyek-proyek tersebut memiliki peran penting dalam mendorong investasi, memperkuat konektivitas infrastruktur, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Musrenbang harus menghasilkan kebijakan yang terukur dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, turut menyampaikan usulan program prioritas daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pelebaran ruas jalan Marabahan – Gampa yang dinilai strategis sebagai jalur penghubung hingga ke Kabupaten Tapin.

Ia menilai kondisi jalan saat ini sudah tidak lagi mampu menampung tingginya mobilitas kendaraan, khususnya angkutan bertonase besar.

“Pelebaran ruas jalan Marabahan Gampa sangat mendesak, baik untuk kelancaran distribusi barang dan jasa maupun meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi agar rencana ini dapat segera direalisasikan,” ujar Bahrul Ilmi.

Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menjadi momentum strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, responsif, dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah Kalimantan Selatan. (adv/sbn)