Dilihat 172 kali



Nusantara.co.CO.ID – JAKARTA.

Pengusaha tambang nikel yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyampaikan kritik terhadap penetapan denda administrasi dalam kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batubara.

Dari data yang tersedia, denda yang ditetapkan terhadap komoditas nikel tercatat paling tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Berikut rincian besaran tarif denda administratif:

  • Komoditas nikel sebesar Rp 6.502.000.000 per hektar
  • Komoditas bauksit sebesar Rp 1.761.000.000 per hektar
  • Komoditas timah sebesar Rp 1.251.000.000 per hektar
  • Komoditas batubara sebesar Rp 354.000.000 per hektar

Menurut Ketua Umum APNI, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, pihaknya tidak mengetahui secara rinci mengenai formulasi perhitungan dari denda yang dimaksud dalam Kepmen. Untuk itu, Nanan dan FINI sedang melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta menteri-menteri terkait guna meminta penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan denda tersebut.

“Salah satu poin utama dalam draft surat kami adalah mengenai formulasi dan nilai denda. Kami ingin tahu bagaimana perhitungan tersebut dilakukan agar anggota APNI dan FINI dapat memahami aspek teknisnya,” ujar Nanan saat ditemui di acara APNI yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah juga menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, dasar perhitungan denda melalui keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu dijelaskan secara lebih rinci.

“Ini bukanlah bentuk penolakan, tetapi konsolidasi. Kami mengumpulkan masukan dari anggota dan akan merumuskannya menjadi rekomendasi bagi pemerintah agar industri nikel dapat berkembang lebih baik di masa depan,” jelas Arif.

Nanan menilai bahwa pemberian denda lebih tepat jika ditujukan langsung kepada pelaku tambang ilegal, termasuk penambang nikel ilegal. Ia menyoroti bahwa pelaku tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) justru menjadi target, sementara yang tidak memiliki IUP tidak ditindak.

“Bagi yang ilegal, yang tidak ada IUP, malah tidak ditindak. Kami yang ada IUP, malah ditindak. Satgas seharusnya fokus pada tambang ilegal. Itu harapan kami, walaupun kami juga siap diperiksa,” ujar Nanan.

Sebagai langkah lanjutan, para pelaku industri nikel baik di sektor hulu maupun hilir akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo dan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian BKPM, serta Kementerian Keuangan, terkait pengujian ulang terhadap Kepmen ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025.

Dalam kesimpulannya, APNI dan FINI menyebutkan adanya isu proporsionalitas dan keadilan antar komoditas. Komoditas nikel dinilai memiliki tarif denda yang jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas pertambangan lainnya yang juga beroperasi di kawasan hutan.

Perbedaan tarif yang signifikan ini berpotensi menimbulkan beberapa dampak, antara lain:

  • Ketidakseimbangan perlakuan antar sektor pertambangan
  • Distorsi struktur biaya industri nikel
  • Persepsi kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip equal treatment dan keadilan regulasi

Dengan demikian, APNI dan FINI berharap pemerintah dapat meninjau ulang mekanisme denda tersebut agar lebih adil dan proporsional.